Gunungkidul

Pemkab Gunungkidul Siapkan Revisi Perda RTRW

Bupati Gunungkidul Badingah, mengatakan revisi terkait RTRW sangat dibutuhkan Kabupaten Gunungkidul dan harus segera diselesaikan.

Pemkab Gunungkidul Siapkan Revisi Perda RTRW
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul melakukan revisi terkait Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sebab, saat ini perda harus dilakukan review ulang setiap 5 tahun sekali menurut peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Hartati menuturkan saat ini perda RTRW sudah ada sejak 2011 dan sudah seharusnya direview kembali.

Baca: Pemkab Gunungkidul Siapkan Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa

"Untuk persiapannya tahun keempat plus hari pertma harus segera dilakukan review. Kenapa ini harus dilakukan 5 tahun sekali karena yang namanya pembangunan mesti ada perkembangan ditiap tahunnya dan dinamis," ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Ia mencontohkan perkembangan jalan di Gading hingga Nguwot yang belum tercantum di RTRW yang merupakan kebijakan provinsi, hal seperti itu menurutnya yang harus diakomodir oleh RTRW.

"Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) juga belum ada di RTRW dengan direvisi nantinya jalan tersebut akan dimasukkan kedalam RTRW. Kebijakan-kebijakan dari provinsi harus kita akomodir," katanya.

Ia melanjutkan saat ini ada peraturan baru dalam penyusunan RTRW dulu pemerintah kabupaten hanya berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi sekarang ada perbedaan.

Baca: Bantu Masyarakat Dapat Air Bersih, Pemkab Gunungkidul Gencarkan Pamsimas di 15 Desa

"Sekarang ada perbedaan, bedanya adalah sekarang harus ada persetujuan dari kementrian ATR dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sehingga peta yang dibuat nantinya akan sinkron antara daerah, propinsi, pusat, hingga negara tetangga terkait dengan batas-batas negara," katanya.

Bupati Gunungkidul Badingah, mengatakan revisi terkait RTRW sangat dibutuhkan Kabupaten Gunungkidul dan harus segera diselesaikan.

"Semoga pada tahun 2019 dapat segera diselesaikan dan segera digunakan mengingat Revisi RTRW sudah ditunggu berbagai pihak. Terutama demi kejelasan perizinan dan bidang investasi," katanya.

Selanjutnya Badingah mengatakan di Kabupaten Gunungkidul sendiri 53 persen termasuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

Sehingga RTRW yang direvisi harus mampu mengakomodir.

"Kawasan pinggiran seperti di pinggiran oantai sebagian masuk dalam KBAK, dan kawasan tersebut diminati investor. Jika diwilayah lain seperti Bali Kebumen dapat dibangun kenapa di Gunungkidul belum dapat dibangun? Revisi RTRW harus dapat menjawab tantangan itu," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved