Gunungkidul

Pemkab Gunungkidul Rencanakan Amdal Kawasan Dapat diterapkan

Amdal kawasan dibutuhkan karena banyak investor yang akan masuk Gunungkidul merasa ragu-ragu ketika akan membangun di kawasan pantai selatan.

Pemkab Gunungkidul Rencanakan Amdal Kawasan Dapat diterapkan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul berencana akan terapkan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) kawasan di bagian selatan Gunungkidul.

Amdal kawasan dibutuhkan karena banyak investor yang akan masuk Gunungkidul merasa ragu-ragu ketika akan membangun di kawasan pantai selatan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drajat Ruswandono mengatakan Amdal kawasan tidak hanya menguntungkan pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetapi juga menguntungkan pengusaha untuk masuk.

"Ketika ada Amdal kawasan orang tidak akan berandai-andai lagi, masyarakat sudah tidak menggunakan petunjuk yang tidak terukur. Dengan Amdal kawasan akan lebih jelas dasar hukumnya," ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Baca: Pemkab Gunungkidul Siapkan Revisi Perda RTRW

Dengan lebih jelas dasar hukum maka seseorang yang akan menanamkan modalnya di Gunungkidul tidak akan merasa was-was akan digugat dari pihak-pihak tertentu.

"Jadi amdal kawasan lebih detail dari RDTRK mungkin nantinya yang akan memakai amdal kawasan seperti di Tanjungsari, Purwosari, Saptosari. Amdal Kawasan juga untuk mempersingkat waktu, ketika Amdal kawasan investor tidak perlu menyusun amdal sendiri-sendiri. Gunungkidul butuh itu dikawasan selatan karena banyak investor yang ragu akan membangun didaerah itu," jelasnya.

Saat disinggung menganai kemungkinan investor nakal yang akan memprivatisasi tempat wisata ia mengatakan ditiap perizinan pasti ada kajian-kajian ketika kajian lingkungan masuk tidak mungkin hal tersebut terjadi.

"Kalau izin ditempuh secara benar maka tidak akan terjadi. Rencana kita membuat Amdal Kawasan seperti di wilayah pantai Baron sampai Parangtritis," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Dhemas Kursiswanto menuturkan pihaknya setuju dengan langkah pemkab Gunungkidul tetapi memang harus ada perencanaan yang matang, sehigga tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

Baca: BPBD DIY Ingatkan Ancaman Kawasan Gunung Merapi dan Pesisir Pantai

"Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan kawasannya saya kira tidak masalah. Terutama pada RTRW harus ditata ulang dan dibenahi," katanya.

Saat disinggung mengenai Amdal kawasan mempermudah investor ia mengatakan perlu adanya kajian yang benar sehingga tidak asal-asalan karena hal tersebut untuk jangka panjang ke depan masyarakat Gunungkidul.

"Perlu adanya kajian secara akademis maupun geologis. Agar masyarakat tidak tersingkir oleh investor tentu saja harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat Gunungkidul," ucapnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Komis C, DPRD Gunungkidul, Purwanto, dengan adanya amdal kawasan maka perizinan dapat mudah masuk dan tidak bertele-tele dalam pengurusannya.

"Ini kan bertujuan untuk memajukan daerah, sehingga perlu aturan yang jelas dan tegas. Ketika investor masuk rakyat juga harus mendapatkan dampak yang lebih baik. Dibuat Perdanya dulu sebelum Amdal Kawasan ditetapkan," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved