Bisnis

Sikapi Ketentuan Bagasi Berbayar oleh Maskapai Penerbangan, YLKI : Hak Konsumen Dilanggar

Ketentuan kebijakan penghapusan bagasi gratis oleh sejumlah maskapai mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sikapi Ketentuan Bagasi Berbayar oleh Maskapai Penerbangan, YLKI : Hak Konsumen Dilanggar
travelandleisure.com
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketentuan kebijakan penghapusan bagasi gratis oleh sejumlah maskapai mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Lembaga yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tersebut mengatakan, ketentuan itu merupakan upaya maskapai untuk mengelabui kenaikan tarif pesawat.

"Bagi YLKI, ini menyangkut hak konsumen yang berpotensi dilanggar. Sebab, faktualnya pengenaan bagasi berbayar menjadikan pengeluaran konsumen untuk biaya transportasi pesawat menjadi naik. Dengan demikian, bagasi berbayar adalah kenaikan tarif pesawat secara terselubung," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam siaran persnya yang diterima Tribunjogja.com, Jumat (11/1/2019).

Tulus juga menyampaikan, bahwa pengenaan bagasi berbayar berpotensi melanggar ketentuan batas atas tarif pesawat, maka dari itu harus ada pengawasan yang komprehensif dari regulator terkait.

Baca: 13 Langkah Flawless Make Up Look Flormar, Lengkap dengan Video Tutorial

"Seharusnya Kemenhub bukan hanya meminta pihak maskapai untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayar, tetapi juga mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut," tambahnya.

Jika tak diatur diawasi, menurutnya pengenaan bagasi berbayar adalah tindakan semena-mena maskapai, karena hal tersebut bisa menyundul tarif batas atas bahkan menyundul tarif maskapai yang selama ini menerapkan full services policy, seperti Garuda, dan Batik.

Sementara, service yang diberikan oleh maskapai seperti Lion Air, dan nantinya Citilink masih berbasis Low Cost Carrier.

Baca: ASITA DIY Sebut Penghilangan Free Bagasi oleh Maskapai Penerbangan Dapat Rugikan Pariwisata

"Ini jelas tindakan tidak adil bagi konsumen. Kalau bagasi berbayar diterapkan tanpa standar harga yang jelas, lalu apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat?," lanjut dia.

YLKI merekomendasikan Menteri Perhubungan untuk membatalkan rencana kedua maskapai tersebut dalam menerapkan kebijakan bagasi berbayar.

"Jangan sampai konsumen pesawat udara menjadi korban jasa pesawat udara yang dari riil tarif adalah kategori full services, tetapi kualitas pelayanannya masih kategori LCC," pungkasnya. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved