Disdukcapil Sleman Lakukan Perekaman KTP-el di Dalam Lapas

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi hak-hak penduduk

Disdukcapil Sleman Lakukan Perekaman KTP-el di Dalam Lapas
ist/dok.humas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman lakukan perekaman KTP-el di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta, Pakem belum lama ini 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman lakukan perekaman KTP-el di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Yogyakarta, Pakem belum lama ini.

Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi hak-hak penduduk, tanpa terkecuali warga binaan lapas.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Sleman, Endang Mulatsih, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan perekaman kepada warga binaan yang merupakan warga asli Sleman.

Dijelaskannya, ada sebanyak 81 warga binaan asal Sleman yang menghuni Lapas tersebut. Endang mengatakan seluruhnya telah melakukan perekaman KTP-el.

"Total warga binaan di lapas ini (Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta) sebanyak 328 orang. Dari jumlah tersebut 81 orang merupakan warga Sleman dan seluruhnya suda melakukan perekaman e-KTP," jelas Endang.

Sementara secara keseluruhan di wilayah Sleman, terdapat 98,68% warga wajib KTP yang sudah melakukan perekaman e-KTP. Dia berharap warga yang belum melakukan perekaman agar segera melapor.

"Sekitar 10 ribu penduduk belum melakukan perekaman. Mayoritas warga wajib KTP Pemula," terangnya.

Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Krismono mengatakan bahwa hanya sedikit warga binaan DIY yang memenuhi syarat menjadi Daftar Pemilih Tetap. Ini kaitannya dengan kepemilikan KTP-el.

Dari 1603 warga binaan yang ada di seluruh lapas dan rutan di DIY, hanya sektiar 300-an yang terdaftar DPT. Di Lapas Narkotika Pakem saja hanya ada 32 orang dari 328 warga binaan yang menghuni lapas itu.

Dengan adanya kerja sama dengan Disdukcapil, maka dapat menambah jumlah DPT yang berasal dari warga binaan.

Menurut Krismono setiap warga negara berhak menggunakan suaranya dalam menentukan pemimpin di Pemilu.

"Kalau mereka tidak punya hak pilih itu pelanggaran HAM. Dari segi keamanan juga akan menimbulkan keresahan jika mereka tidak diperbolehkan memilih," terangnya. (*)

Penulis: nto
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved