Yogyakarta

Sedikit Warga Binaan di DIY yang Masuk DPT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY berupaya agar setiap warga binaan di tiap lapas di DIY mendapatkan haknya dalam Pemilu 2019

Sedikit Warga Binaan di DIY yang Masuk DPT
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DIY berupaya agar setiap warga binaan di tiap lapas di DIY mendapatkan haknya dalam Pemilu 2019 ini.

Kendala yang dialami, tidak semua warga binaan atau narapidana memiliki KTP-el.

Maka dari itu dalam waktu dekat, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perekaman.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Krismono mengatakan bahwa hanya sedikit warga binaan DIY yang memenuhi syarat menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Baca: Tingkatkan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat, IAD Kejari Sleman Resmikan PAUD Binaan

Ini kaitannya dengan kepemilikan KTP-el. Dari 1603 warga binaan yang ada di seluruh lapas dan rutan di DIY, hanya sektiar 300-an yang terdaftar DPT.

Di Lapas Narkotika Pakem saja hanya ada 32 orang dari 328 warga binaan yang menghuni lapas itu.

"Kami agak prihatin DPT di sini sedikit. Nah sekarang kami baru membangun komunikasi dan koordinasi dengan disdukcapil untuk menambah jumlah DPT dengan cara perekaman KTP-el," ujarnya, Kamis (10/1/2019).

Krismono menjelaskan, langkah perekaman di dalam lapas ini akan dilakukan secara nasional setelah sebelumnya dibangun MoU antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menurut Krismono setiap warga negara berhak menggunakan suaranya dalam menentukan pemimpin di Pemilu.

Baca: Lapas Narkotika Pakem Tegas Berantas Peredaran dan Pengendalian Narkotika dari dalam Lapas

"Kalau mereka tidak punya hak pilih itu pelanggaran HAM. Dari segi keamanan juga akan menimbulkan keresahan jika mereka tidak diperbolehkan memilih," terangnya.

Sedikitnya warga binaan yang terdaftar sebagai DPT karena banyak mereka yang tidak memiliki KTP-el.

Bahkan banyak dari mereka yang tidak memiliki KK sebagai syarat perekaman KTP.

Tugasnya saat ini adalah memberikan pengertian bagi mereka yang tidak memiliki KTP-el, agar dapat memahami alasan mereka tidak bisa menjadi DPT.

"Ke depan kami membangun koordinasi dengan pihak kepolisian dan BNN supaya setiap ada yang ditangkap paling tidak ada fotokopi KTP yang dilampirkan saat di kirim ke sini. Supaya kalau ada pemilihan tidak perlu repot-repot lagi," tambahnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved