Gunungkidul

Masyarakat Dapat Adukan Aparat PA Wonosari Jika Tidak Profesional

Masyarakat Gunungkidul diharapkan mengontrol kinerja Pengadilan Agama (PA) Wonosari.

Masyarakat Dapat Adukan Aparat PA Wonosari Jika Tidak Profesional
TRIBUNJOGJA.COM / Wisang Seto P
Penandatanganan deklarasi ZI WBK oleh PA Wonosari beserta Forkompinda, di PA Wonosari, Rabu (9/1/2019) 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Masyarakat Gunungkidul diharapkan mengontrol kinerja Pengadilan Agama (PA) Wonosari.

Hal itu bisa dilakukan melalui aduan yang dilayangkan langsung maupun melalui aplikasi pengawasan mahkamah agung yang berada di gawai.

Hal tersebut dikemukakan oleh Panitera PA Wonosari Ahmadi, setelah kegiatan deklarasi pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Rabu (9/1/2019).

Baca: Keaktifan Website OPD di Gunungkidul Akan Jadi Indikator untuk Tambahan Tunjangan Kinerja

"Tentu saja kritik dan saran ada alurnya, bisa langsung ke bagian informasi dan aduan. Kami sudah bertekat dengan deklarasi tersebut untuk bebas dari korupsi serta birokratnya bersih dan melayani," ujarnya.

Dari laporan masyarakat tersebut pihaknya siap untuk menindaklanjuti dengan cara melaporkan langsung ke pengadilan tinggi agama Yogyakarta, dan akan dilanjutkan hingga Mahkamah Agung.

Terkait dengan identitas pihaknya akan merahasiakan identitas pelapor, sifat aduan tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung.

"Tentu saja jika aduan ada syaratnya, masyarakat dapat langsung ke meja informasi," imbuhnya.

Humas pengadilan agama Wonosari mengatakan, eeklarasi pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi adalah melakukan penataan terhadap sistem penyelenggara pemerintahan yang baik, efektif, efisien.

"Tahun 2018 PA Wonosari menerima 1920 perkara, sudah seharusnya dapat memberikan pelayanan yang prima dan memuaskan kepada masyarakat Wonosari," ujarnya.

Baca: TPAS Wukirsari Wonosari Diperkirakan Hanya Mampu Tampung Sampah Hingga 2024 Mendatang

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah, dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Sudodo mengatakan , reformasi birokrasi menjadi komitmen seluruh institusi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik.

Reformasi birokrasi diupayakan dari sejumlah perubahan mendasar dan secara bertahap.

"Diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi secara pribadi maupun kelembagaan. Dimulai dari membangun karakter aparatur dan organisasi yang beretika dan profesional," ujarnya.

Baca: Oknum Satpol PP dan PNS Dibekuk karena Mencuri Mobil Wakil Bupati

Badingah berharap setiap institusi beserta aparaturnya memiliki akuntanilitas, dan kualitas kerja yang semakin baik serta memiliki karakter bersih, profesional, responsif dalam melayani masyarakat.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved