Eko Suwanto: 2020, Targetkan 438 Kelurahan/Desa Terjangkau Internet untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Dari dinas seperti Kominfo (Komunikasi dan Informatika DIY) dan dari pihak masyarakat sudah memberikan respons baik atas rancangan perda ini.

Eko Suwanto: 2020, Targetkan 438 Kelurahan/Desa Terjangkau Internet untuk Tingkatkan Kesejahteraan
Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto bersama Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Muhammad Zamroni melakukan salam komando bersama jajaran TNI AU, TNI AL, Polri dan Pemda DIY usai diskusi di Gedung DPRD DIY. 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Daerah sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Pemda punya tanggungjawab memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. 

Hal ini juga berkaitan erat dengan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
Sebagai upaya untuk mengamalkan tanggung jawab ini, Komisi A dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY melihat, perlu mengajukan sebuah Rancangan Perda terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di DIY. Proses pembahasan sudah berjalan dan sejauh ini mendapat respon baik.

“Dari dinas seperti Kominfo (Komunikasi dan Informatika DIY) dan dari pihak masyarakat sudah memberikan respons baik atas rancangan perda ini. Sekarang kita sedang menunggu finalisasi dari Kementerian Dalam Negeri. Harapannya tentu saja segera bisa diperdakan,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

Melalui Perda ini nantinya diharapkan TIK di DIY menjadi maju. Artinya, wilayah yang terpencil yang sebelumnya tak tersentuh jaringan internet bisa ikut merasakannya kemudahan akses informasi melalui internet. Pengadaan fasilitas pendukung di dalamnya, kemudian akan masuk dan diatur melaui Perda tersebut.

Juga setiap kantor kelurahan yang nantinya akan terdapat fasilitas internet gratis baik dari skema APBD maupun CSR dari pihak swasta.

Targetnya cukup fantastis karena tahun 2020, setidaknya ada 438 Kelurahan/Desa di DIY sudah terjangkau Internet demi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tentunya, dengan tetap mengedepankan fungsi positif fasilitas yang ada. Disamping itu, juga secara kontinyu dilakukan pengawasan agar fasilitas internet ini tidak disalahkangunakan untuk hal-hal negatif.
Pengembangan literasi untuk masyarakat supaya memahami fungsi dan pemanfaatan internet juga sangat diperlukan.

Eko dan seluruh anggota Komisi A memandang, Perda yang mengatur perihal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini penting karena berkaitan erat dengan pengembangan wilayah. Termasuk di dalamnya, upaya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan masyarakat.

Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, adalah bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi dari pengembangan TIK itu sendiri. Misalnya dalam memberi aduan kepada dinas terkait atau pemerintah. Dengan teknologi IT maka sistem civil society akan berjalan dan warga bisa melapor secara cepat.

Kecepatan informasi ini juga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika informasi bisa diakses dengan mudah, maka akan membantu pertumbuhan ekonomi kreatif. Seperti diketahui, masyarakat Yogyakarta dikenal smart dan punya etos kerja yang baik sehingga perlu difasilitasi salah satunya bidang informasi.

Pemanfaatan pengembangan TIK ini nantinya juga dilakukan untuk membantu Pemda termasuk di dalamnya aparat keamanan seperti Polisi dan TNI dalam mewujudkan kemanan dan ketentraman di wilayah DIY. Karena diyakini, keamanan sangatlah penting dalam upaya melakukan pembangunan daerah supaya maksimal.

“Realisasi pengembangan teknologi informasi untuk keamanan ini berupa pemasangan kamera CCTV di pusat keramaian dan tempat strategis untuk meminimilisir tindak kejahatan. Arahnya ke depan ada teknologi face detector. Jadi bisa mendeteksi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh polisi,” imbuh politisi muda PDI Perjuangan ini.

Dan yang tak kalah penting, menurut Eko, CCTV ini juga akan dipasang di spot khusus kaitannya dengan daerah rawan bencana. Seperti area Gunung Merapi sampai sepanjang aliran sungai yang berpotensi mengalami luapan saat musim penghujan. Sensor peringatan tsunami, juga masuk di dalamnya.

Melalui inisiatif mewujudkan Perda ini, menurut Eko, Komisi A sudah mengambil perannya dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi budgeting, Komisi A akan secara maksimal memberi dukungan dalam upaya pengajuan anggaran dana dalam upaya pembangunan infrastruktur dan jaringan internet di Yogyakarta.

“Pembangunan tidak akan berhasil kalau hanya dari sisi sarana saja. Kita juga mendukung upaya pihak Kominfo melalui program literasi teknologi informasi. Sementara dari sisi pengawasan kita siap memastikan perencanaan sesuai konstitusi dan sesuai harapan rakyat. Tentu saja, kami minta dukungan seluruh warga Yogyakarta,” kata Eko yang kembali maju sebagai Caleg DPRD DIY Dapil Kota Yogyakarta ini. (sus)

Penulis: sus
Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved