Gunungkidul

Bawaslu Gunungkidul Berikan Rekomendasi Terkait Laporan Intimidasi yang Dialami Difabel

Bawaslu Gunungkidul berikan rekomendasi untuk KPU terkait adanya laporan mengenai intimidasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Bawaslu Gunungkidul Berikan Rekomendasi Terkait Laporan Intimidasi yang Dialami Difabel
internet
llustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul berikan rekomendasi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya laporan mengenai intimidasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Komisioner bidang pengawasan, Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan laporan tersebut ia dapat saat melakukan diskusi dengan komunitas peduli demokrasi.

"Kami sudah memberikan rekomendasi kepada KPU Gunungkidul terkait hal tersebut yaitu saat disabilitas masuk ke bilik suara pendamping harus orang yang benar-benar netral, bisa juga pendamping dari pihak keluarganya," katanya, saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (13/12/2018).

Ia mengatakan yang terbanyak mendapatkan intimidasi adalah penyandang tuna netra, ia juga mengetahui hal tersebut sering luput dari pengawasan.

"Laporan tersebut memang kami dapat dari DIY bukan hanya di Gunungkidul saja," tuturnya.

Disinggung mengenai keikutsertaan penyandang gangguan jiwa ia mengungkapkan pihaknya berfokus pada pengawalan hak pilih terlebih dahulu, untuk teknisnya akan dibahas lebih lanjut.

"Bisa saja teknisnya ada TPS di rumah sakit yang bersangkutan, atau bagaimana ke depannya akan kami bahas lenih lanjut intinya kami sebagai pengawas pemilu mengakomodir semua atau mengawal semua hak pilih masyarakat disabilitas termasuk gangguan jiwa," katanya.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, terkait dengan adanya intimidasi pihaknya mengantisipasi dengan mensyaratkan dengan surat pernyataan bagi pendamping.

Baca: Sumber Protein, Kepompong Ulat Jati Banyak Diburu Masyarakat Gunungkidul

"Dengan surat pernyataan dari pendamping dan harus ada surat pernyataan juga dari pihak yang didampingi jadi pendamping memang dipilih oleh yang membutuhkan," katanya.

Terkait dengan orang dengan ganguan jiwa dapat menggunakan hak pilih dirinya mengatakan, jika yang bersangkutan memiliki surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa penyandang gangguan jiwa berat maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Selama ini terkait disabilitas kita bedakan beberpa kategori, seperti tuna grahita, tuna rungu, tuna netra, kita sudah rekap data disabilitas termasuk lainnya intinya yang mengalami gangguan jiwa dan selama tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa kita masukkan sebagai daftar pemilih," ungkapnya.

Ia mengatakan penyandang disabilitas di Gunungkidul yang telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) mencapai 2.493.(*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved