Yogyakarta

KPU DIY Kembali Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP 2

Ada beberapa keadaan yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di mana tempat ia terdaftar.

KPU DIY Kembali Menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP 2
IST
Dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih, KPU DIY kembali menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi pada Rabu (12/12/2018) di Hotel Alana. 

Laporan Reporter Tribun Jogja Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih, KPU DIY kembali menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi pada Rabu (12/12/2018) di Hotel Alana.

Pada 15 November lalu, KPU RI telah melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi DPTHP-2.

Hasil dari sidang pleno tersebut, Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menyampaikan, dari 34 propinsi ternyata masih ada enam propinsi belum menyelesaikan proses penetapan DPTHP melalui pleno terbuka

Enam propinsi tersebut yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku, NTT,  Papua dan Papua barat.

Baca: Jumlah Pemilih Hasil DPTHP2 di Kulon Progo Menurun

"Karena enam propinsi ini belum selesai, maka KPU RI belum bisa melakukan penetapan DPTHP, meningat ada beberapa data yang harus diselesaikan di KPU propinsi," ujar Hamdan.

Ia menambahkan, hasil rapat pleno di Jakarta tersebut juga tidak hanya menginstruksikan kepada enam propinsi untuk menyelesaikan proses penetapan DPTHP.

Namun juga sekaligus apabila ada perubahan perbaikan-perbaikan DPTHP di KPU propinsi masih diperkenankan untuk melakukan perbaikan DPTHP.

Penetapan DPTHP ini menjadi penting, supaya KPU mempunyai angka final.

Baca: DPTHP 2 Hasil Perhitungan KPU DIY Masih Dapat Berubah

Hamdan juga menyampaikan soal Daftar Pemilih Tambahan yakni pemilih yang masuk ke dalam DPT, namun karena keadaan tertentu yang menyebabkannya dirinya tidak bisa memilih di lokasi TPS yang telah ditentukan.

Ada beberapa keadaan yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di mana tempat ia terdaftar.

"Misal bekerja di luar domisili, kegiatan belajar atau sekolah di tempat lain, di rehabilitasi narkoba, di lapas, rumah tahanan dan beberapa lain yang menyebabkan dia tidak bisa memilih," lanjutnya.

Hal tersebut perlu disampaikan oleh KPU DIY sebab kata Hamdan pihaknya tidak bisa memastikan semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat ia terdaftar.

"KPU DIY punya concern bagaimana memfasilitasi mahasiswa di Jogja. Kami sudah dan sedang ada perjanjian kerjasama dengan beberapa kampus dengan membuka posko," tuturnya.

Berbagai upaya tersebut dilakukan oleh KPU DIY supaya para pemilih yang belum bisa menggunakan hak pilihnya di TPS agar terfasilitasi.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved