Bantul

Sanksi Menanti bagi Pejabat Bantul yang Tak Netral

Inspektorat saat ini tengah melakukan pemeriksaaan atas kasus dugaan pejabat pamong desa yang tidak netral.

Sanksi Menanti bagi Pejabat Bantul yang Tak Netral
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul
Bupati Bantul Suharsono 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Drs H Suharsono mengatakan akan ada sanksi keras bagi pejabat yang terbukti tidak netral.

Hal itu ditegaskan, ketika menjawab pertanyaan terkait dugaan adanya oknum pamong di Desa Panjangrejo yang diduga tidak netral dalam pemilihan lurah desa (Pilurdes) 2018.

"Dilarang pejabat mendukung salah satu calon. Jadi harus netral semuanya," kata Bupati Bantul Drs H Suharsono, ketika ditemui Tribunjogja.com usai melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 83 PNS di Pendopo Manggala Parasamya, Jumat (7/12/2018) kemarin.

Baca: Peringati Hari Juang Kartika ke- 73, Korem Pamungkas Tanam 10 Ribu Pohon di Bantul

Menurutnya, inspektorat saat ini tengah melakukan pemeriksaaan atas kasus dugaan pejabat pamong desa yang tidak netral itu.

Sampai saat ini belum ada laporan masuk, sehingga Suharsono mengaku akan segera menanyakan perkembangan kasusnya.

"Baru diperiksa di Inspektorat, nanti lebih lanjut saya tanyakan. Kalau itu melakukan pelanggaran, ya ada sanksi-nya lah," ujar dia.

Mantan perwira menengah Polda Banten itu menjelaskan pejabat pamong desa yang tidak netral dalam pemilihan lurah masuk kategori pelanggaran disiplin.

Ia menduga ketidaknetralan, saat Pilurdes pada pertengahan Oktober lalu, karena belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal itu.

"Mungkin waktu itu belum ada peraturan Bupati. Saya setelah ada masukan-masukan bahwa ada pejabat yang tidak netral, maka mengeluarkan Perbup toh itu," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved