Pendidikan

Saatnya Inovasi Pelayanan Publik Jadi Budaya Organisasi

Program pemerintah dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu.

Saatnya Inovasi Pelayanan Publik Jadi Budaya Organisasi
istimewa
UGM juga meluncurkan aplikasi Sakti atau Sistem Lacak Dokumentasi Terintegrasi. Aplikasi yang bisa diunduh di google play ini memungkinkan pengguna yang umumnya staf dan dosen di lingkungan UGM melacak keberadaan dokumen tengah diurus di direktorat SDM. 

TRIBUNJOGJA.COM - Reformasi birokrasi merupakan sebuah tantangan bagi setiap instansi pemerintah untuk mengubah pola pelayanan publik menjadi lebih baik.

Namun perubahan tersebut semestinya juga diikuti dengan perubahan mindset dan perilaku pegawai serta mendapat dukungan penuh dari pimpinan.

Sebab, di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan bagi setiap instansi untuk secara terus menerus menghasilkan inovasi baru dalam bidang pelayanan publik.

Baca: Tangani Kasus Agni, UGM Keluarkan Sejumlah Langkah Strategis

Hal itu mengemuka dalam workshop inovasi pelayanan publik dan launching Prima SDM UGM di ruang Ballroom, Hotel Eastparc Yogyakarta, Jumat (7/12/2018).

Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof Dr Diah Natalisa, MBA, selaku pembicara dalam workshop tersebut mengatakan inovasi pelayanan publik merupakan satu dari 8 program kementeriannya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi.

“Kita ingin mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengajak instansi dan pemda melakukan terobosan melalui berbagai hasil inovasi layanan,” katanya melalui siaran resmi yang diterima Tribunjogja.com.

Program pemerintah dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu.

Menurut pengalamannya selama memantau berbagai program inovasi yang dilakukan berbagai instansi pemda dan kementerian ternyata banyak yang belum berjalan optimal karena baru sebatas inovasi namun tidak didukung pimpinan untuk dimasukkan dalam program tetap instansi.

“Inovasi yang mumpuni sebaiknya masuk program dan anggaran instansi karena inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi lalu inovasi mempunyai dasar hukum yang akhirnya jadi budaya organisasi,” katanya.

Ia mengakui standar pelayanan publik sebaiknya memiliki tolak ukur yang kuat dengan perlibatan partisipasi masyarakat dan komitmen pimpinan.

Halaman
123
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved