Bantul

Bupati Bantul Lantik 83 Pejabat di Lingkungan Pemkab Bantul

Pejabat tersebut yakni PNS jabatan tinggi pratama 4 orang, jabatan administrator 1 orang, jabatan fungsional 54 orang, dan pengangkatan CPNS 24 orang.

Bupati Bantul Lantik 83 Pejabat di Lingkungan Pemkab Bantul
TRIBUNJOGJA.COM / Amalia Nurul
Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 83 pejabat di lingkungan Pemkab Bantul oleh Bupati Bantul, Jumat (7/12/2018) pagi di Pendapa Parasamya Kabupaten Bantul. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bantul'>Bupati Bantul Suharsono melantik 83 pejabat di lingkungan Bantul'>Pemkab Bantul pada Jumat (7/12/2018) pagi di Pendapa Parasamya Kabupaten Bantul.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, para pejabat tersebut terdiri dari PNS jabatan tinggi pratama 4 orang, jabatan administrator 1 orang, jabatan fungsional 54 orang, dan pengangkatan CPNS menjadi CPNS 24 orang.

Untuk jabatan tinggi pratama yang dilantik yakni Helmi Jamharis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul,  Ari Budi Nugroho sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Yulius Suharta sebagai Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Bantul, dan Dwi Daryanto sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul.

Baca: Resmi, Helmi Jamharis Jabat Sekda Bantul

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta, empat pejabat tinggi pratama tersebut terpilih melalui proses seleksi dengan nilai tertinggi, termasuk posisi sekda.

"Pak Sekda yang definitif ini nilainya yang tertinggi. Juga tiga jabatan (lainnya) itu nilainya tertinggi semua," kata Danu usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Menurut Danu, hal tersebut berdasar semangat Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, untuk mengangkat pejabat dari hasil terbaik seleksi terbuka yang diadakan.

"Yang diangkat adalah hasil seleksi terbuka yang paling baik. Tiga jabatan itu nilainya tertinggi semua. Bapak (Bupati) punya kebijakan, tapi tetap normatif menghormati penilaian pansel," terangnya.

Lanjutnya, selama hasil tersebut tak memiliki titik kelemahan yang ditemukan di luar pansel, pasti akan diikuti oleh Bupati.

"Selama tidak ada titik kelemahan yang ditemukan di luar pansel, pasti akan diikuti oleh Bapak (Bupati)," jelasnya.

Danu memberi contoh, ketika pansel menetapkan nilai tertinggi tapi jika didapati informasi ada titik kelemahan dari masyarakat atau lainnya, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Halaman
123
Penulis: amg
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved