Jawa

Bawaslu Jawa Tengah Catat 48 Kasus Pelanggaran Pemilu, Empat Kasus Mengarah Pidana

Dari sebanyak 48 kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut, terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang mengarah kepada

Bawaslu Jawa Tengah Catat 48 Kasus Pelanggaran Pemilu, Empat Kasus Mengarah Pidana
IST
Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, Selasa (27/11/2018) memberikan pengarahan kepada seluruh Panwascam di Kabupaten Magelang dalam rapat kerja teknis Bawaslu Kabupaten Magelang di Balkondes Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mencatat 48 kasus pelanggaran yang terjadi sejak awal masa kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Jawa Tengah.

Pelanggaran terbanyak saat ini didominasi oleh pelanggaran alat peraga kampanye (APK), kampanye di tempat ibadah dan sekolah, ASN dan perangkat desa tak netral, kampanye di luar jadwal, hingga politik uang (money politics).

"Kami mencatat terdapat 48 kasus pelanggaran terjadi selama masa kampanye ini di Jawa Tengah. Terbanyak adalah pelanggaran administratif terutama adalah pelanggaran APK yang marak terjadi merata di seluruh kabupaten atau kota," ujar Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih, Selasa (27/11/2018).

Dari sebanyak 48 kasus pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut, terdapat sejumlah kasus pelanggaran yang mengarah kepada pidana Pemilu.

Ada kurang lebih empat kasus, tetapi hanya satu kasus yang saat ini terus berproses hukum.

Tiga kasus lainnya tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Baca: Siap Jaga Pemilu 2019, Polresta Yogya Lakukan Apel Gelar Sarana dan Prasarana Pengamanan Pemilu 2019

Untuk kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Semarang sendiri, menjerat salah seorang calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Golkar yang diduga melakukan pemberian sejumlah uang saat pagelaran wayang kulit di Kabupaten Semarang, beberapa waktu lalu.

Kasus tersebut sampai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran.

Namun di persidangan, hakim menyatakan caleg tersebut tidak terbukti melakukan politik uang, yang bersangkutan pun divonis bebas.

Halaman
123
Penulis: rfk
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved