Pendidikan

Sekolah di Kota Yogyakarta Diharapkan Pahami Zona Pungli

Kegiatan yang rawan terjadinya pungli adalah PPDB, pencairan dana BOS, pemotongan uang makan guru, pengadaan seragam, dan sebagainya.

Sekolah di Kota Yogyakarta Diharapkan Pahami Zona Pungli
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana saat menjelaskan mengenai Pungli di Sekolah, Rabu (21/11/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pungutan liar di sekolah bisa terjadi karena ketidaktahuan.

Hal tersebut yang diucapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana seusai acara Sosialisasi dan Tatap Muka Satgas Saber Pungli bagi Kepsek dan Ketua Komite SMP Negeri dan Swasta, di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rabu (21/11/2018).

"Kurang pahamnya sekolah tentang pengertian pungli ini yang perlu dipahamkan. Tahun kemarin ada Kepala Sekolah yang membuat SE untuk menarik dana ke orangtua siswa. Itu langsung kami cabut SE yang bersangkutan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana.

Berdasarkan data dari Saber Pungli Kota Yogyakarta yang dihimpun Tribunjogja.com, diungkapkan bahwa hasil pelaksanaan Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta sejak 1 November 2016 hingga 15 Oktober 2018 terdapat 258 giat pencegahan, 26 giat penindakan dengan jumlah tersangka sebanyak 37 orang.

Adapun kegiatan yang rawan terjadinya pungli adalah PPDB, pencairan dana BOS, pemotongan uang makan guru, pengadaan seragam, dan sebagainya.

"Tidak termasuk dalam pungli apabila orangtua murid melakukan rembugan untuk menambah fasilitas di kelas yang diperlukan anak-anaknya secara mandiri. Namun yang perlu diingat, orang tua yang tidak mampu harus terbebas dari kontribusi dan ini sudah dilakukan di semua sekolah negeri di Yogya," bebernya.

Baca: Belum Ada Pelapor Dugaan Pungli di Glagah

Selain mengenai hasil rembugan tersebut, Edy juga menjelaskan mengenai kurangnya pemahaman mengenai iuran Pramuka.

Pramuka berbasis pada gugus depan yang lokasinya berada di sekolah sehingga secara tidak langsung Pramuka bukan termasuk dalam kegiatan sekolah melainkan kegiatan Gugus Depan atau Gudep.

"Berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, disebutkan bahwa kegiatan tersebut didanai iuran anggotanya. Maka kami perlu konsultasi dengan tim saber pungli. Kalaupun masy mengadu, kepolisian tidak cepat menggolongkan dalam pungli. Kami perlu klarifikasi agar baik Polda maupun Polres memberikan suara yang sama untuk tidak menggolongkan ini ke dalam pungli," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved