Angkutan Online

Uji Publik Angkutan Sewa Khusus, Kemenhub Minta 4 Hal Ini Hal Dipenuhi Operator

Uji Publik Angkutan Sewa Khusus, Kemenhub Minta 4 Hal Ini Hal Dipenuhi Operator

Uji Publik Angkutan Sewa Khusus, Kemenhub Minta 4 Hal Ini Hal Dipenuhi Operator
ist
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM - Kementerian Perhubungan melakukan uji publik mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Uji publik tersebut dihadiri stakeholder terkait, seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda), Perwakilan Asosiasi Driver Online, dan lain-lain.

Dalam uji publik tersebut, Kasubdit Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Dr. Syafrin Liputo, MT mengatakan pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2018 yang membatalkan beberapa pasal  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, pihaknya berupaya untuk melakukan pengaturan terhadap angkutan online.

Baca: Seusai Akad Nikah, Pengantin Pria Temani Pengantin Wanita Ikuti Ujian SKD di Batam

Ia menjelaskan, ada beberapa pasal yang dibatalkan. Oleh sebab itu, pihaknya perlu mengundang stakeholder-stakeholder terkait untuk melakukan pembahasan.

"Ada beberapa pasal yang kemudian dibatalkan. Kami sebagai regulator kemudian mengundang stakeholder untuk melakukan pembahasan. Disepakati bahwa yang diatur adalah kuota, wilayah operasi, tarif batas atas dan bawah, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)," jelasnya saat ditemui awak media usai uji publik di Garden Room Hotel Eastparc Yogyakarta, Sabtu (10/11/2018).

Terkait dengan SPM, ia mengungkapkan ada hal yang harus diperhatikan yaitu Safety (Keamanan), Security (Keselamatan), Services (Pelayanan), dan Complain (Aduan). Menurutnya hal tersebut perlu diwujudkan untuk menjamin keselamatan pelanggan.

Baca: Masuk 10 Besar Destinasi Wisata versi Lonely Planet, DIY Harus Buat Terobosan untuk Sambut Wisman

"Safety dan Security perlu didorong. Nantinya sebagai driver juga harus paham akan wilayah operasinya. Kalau sebentar-sebentar lihat HP karena ngak menguasai wilayah, itu kan juga bahaya. Jadi ini termasuk aspek keselamatan, lalu juga kenyamanan pelanggan,"ungkapnya.

"Lalu setiap aplikasi harus ada panic button, baik aplikasi milik driver maupun pelanggan. Panic button ini bermanfaat ketika terjad hal-hal yang tidak diinginkan, misal tindak krininal. Jadi langsung terkirim melalui sistem, dan perusahaan langsung dapat informasi. jika tidak segera ditindaklanjuti, pihak kepolisian bisa identifikasi," sambungnya. (tribunjogja)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved