Ketahanan Pangan

Nurul Yamin : Masalah Pertanian di Indonesia adalah Persoalan Politik yang Sengaja Dipelihara

Nurul Yamin : Masalah Pertanian di Indonesia adalah Persoalan Politik yang Sengaja Dipelihara

Nurul Yamin : Masalah Pertanian di Indonesia adalah Persoalan Politik yang Sengaja Dipelihara
Tribun Jogja/ Yosef Leon Pinsker
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin (dua kanan) beserta para narasumber dalam Kajian Publik "Kedaulatan Pangan dalam Pusaran Politik Nasional dan Internasional" di Grha Suara Muhammadiyah, Sabtu (10/11/2018) pagi. 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Yosef Leon Pinsker

TRIBUNJOGJA.COM - Isu ketahanan pangan selalu menjadi komoditas politik yang digembar-gemborkan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

Tak terkecuali pada pemilu 2019 mendatang. Permasalahan pangan kembali mencuat dibahas di berbagai media.

Janji ketahanan pangan dari pemerintah seolah masih jauh panggang dari api. Impor pangan terutama beras, selalu menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun.

Mengutip data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2014 impor beras Indonesia tercatat sebanyak 844.163 ton. Tahun berikutnya, impor beras naik tipis menjadi 861.601 ton.

Kemudian di 2016, impor beras mengalami lonjakan sebesar 49 persen menjadi 1,28 juta ton. Namun pada 2017, impor beras menyusut drastis sebesar 76 persen.

Baca: Bertepatan dengan Hari Pahlawan, PT KAI Launcing Aplikasi Trainmart

Untuk membahas hal ini secara komprehensif, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah menyelenggarakan Kajian Publik bertema "Kedaulatan Pangan dalam Pusaran Politik Nasional dan Internasional" di Grha Suara Muhammadiyah, Sabtu (10/11/2018) pagi.

Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin menyatakan, permasalah mengenai pertanian dan petani yang ada di Indonesia bukan ada pada sisi produksi maupun pascaproduksi komoditas pertanian itu sendiri, melainkan, dia menegaskan permasalahannya adalah persoalan politik yang sengaja 'dipelihara' dan dibiarkan berkepanjangan.

"Ujung-ujungnya yang dirugikan ya petani itu sendiri," kata dia.

Bidang pangan, tambah dia, meskipun tidak bisa dilepaskan dari tataran politik, namun seharusnya kebijakan-kebijakannya mestilah difokuskan pada wujud yang memberdayakan para petani.

Dia melanjutkan, bahwa pemberdayaan pertanian tersebut mesti dilakukan pada beberapa level, termasuk produksi, produksi pascapanen, pemasaran, pemeliharaan, budaya pangan, dan kemandirian petani.

"Sehingga dengan demikian, kedaulatan kelembagaan petani sejatinya bisa terwujud dengan baik," tambahnya. (tribunjogja)

Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved