Nasional

Lakukan Uji Publik, Kemenhub Syaratkan Transportasi Online Sediakan Panic Button

Lakukan Uji Publik, Kemenhub Syaratkan Transportasi Online Sediakan Panic Button

Lakukan Uji Publik, Kemenhub Syaratkan Transportasi Online Sediakan Panic Button
Tribun Jogja/ Wahyu Setiawan Nugroho
Kasubdit Angkutan Orang Kemenhub, Syafrin Liputo usai uji publik peraturan menteri perhubungan terkait transportasi online di Yogyakarta, Sabtu (10/11/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Angkutan dan Multimoda melakukan Uji publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan di Eastparc Hotel Yogyakarta, Sabtu (10/11/2018).

Dalam uji publik, Syafrin Liputo, Kasubdit Angkutan Orang Kemenhub mensyaratkan penyedia jasa layanan menyediakan panic button pada aplikasi yang ada pada mitra driver maupun penumpang.

Hal tersebut ditujukan agar memberikan aspek keamanan dan keselamatan baik bagi mitra maupun penumpang.

Baca: Amnesty International Indonesia Serahkan Instalasi Seni ke UGM

"Panic button ini bermanfaat ketika terjad hal-hal yang tidak diinginkan, misal tindak kriminal. Jadi langsung terkirim melalui sistem, dan perusahaan langsung dapat informasi. Jika tidak segera ditindaklanjuti, pihak kepolisian bisa mengidentifikasi," katanya saat ditemui media usai uji publik.

Pihaknya pun membeberkan peraturan tersebut akan mengatur lebih banyak aspek standar pelayanan minimal (SPM) kepada penyedia layanan atau operator angkutan sewa khusus (ASK).

"Terkait substansi SPM ASK ada beberapa hal yang akan menjadi rancangan peraturan di antaranya Standar Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan dan Keteraturan," katanya usai uji publik di Yogyakarta, Sabtu (10/11/2018).

Baca: Lagi Ngetren, Empat Langkah Mudah Baking Make Up di Rumah

Selain itu, uji publik ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung No 15P/HUM/2018 atas Permenhub No PM 108/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pihaknya telah menyusun draf Peraturan Menteri terkait Pengaturan Angkutan Sewa Khusus yang rencananya akan ditetapkan dalam waktu dekat.

Meski ada beberapa yang dibatalkan oleh MA, pihaknnya berharap peraturan yang telah memasuki masa uji publik ini dapat dilaksanakan dan tidak ada gugatan kembali.

Baca: Nurul Yamin : Masalah Pertanian di Indonesia adalah Persoalan Politik yang Sengaja Dipelihara

Dalam uji publik ini, pihak Kemenhub pun turut mengundang beberapa perwakilan baik Organda, aliansi driver, maupun pihak aplikator.

"Kita harapkan peraturan ini bisa melindungi pengguna baik mitra maupun penumpang," pungkasnya. (tribunjogja)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved