Kota Yogyakarta

Kampung KB Butuh Dukungan Lintas Sektor

Kampung KB, lanjutnya, dalam membantu menaikan kesejahteraan tidak berjalan sendirian.

Kampung KB Butuh Dukungan Lintas Sektor
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyerahkan prasati pada salah satu perwakilan Prasasti Kampung KB, Sabtu (3/11). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kabid Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Listiawati menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia yakni 85,49.

"Namun persoalan di kita masih ada 7,64 persen penduduk miskin. Ketimpangan 0,4214. Artinya masih banyak yang berpendapatan rendah. Jadi yang kaya sekali ada dan yang miskin sekali ada di sini," ujarnya saat memberikan pemaparan dalam Launching Kampung KB, di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta, Sabtu (3/11/2018).

Hal tersebut harus segera diselesaikan bersama.

Tak terkecuali Kampung KB yang juga memiliki peran untuk dapat mengkatrol kesejahteraan keluarga hingga tataran masyarakat.

Baca: Pemkot Yogyakarta Luncurkan 14 Kampung KB

"Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, di Kota Yogyakarta terdapat 20 persen kaya, 40 persen sedang, dan 40 persen rendah. Bagian yangg rendah ini fokus intevensi. Dari 40 persen itu masih banyak pengangguran, pendapatan, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, dan sebagainya. Ini diatasi salah satunya dengan Kampung KB," tuturnya.

Kampung KB, lanjutnya, dalam membantu menaikan kesejahteraan tidak berjalan sendirian.

Hal tersebut dilakukan dengan lintas sektor.

Misalkan untuk urusan kependudukan dan KB dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

Baca: Kampung KB, Solusi Program Pembangunan Keluarga Sejahtera

"Lalu untuk pemberdayaan ekonomi bisa bersinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Disperindag, Dinas Koperasi UKM Nakertrans, Dinas Pariwisata, DPMP2A, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan 14 Kecamatan," bebernya.

Selanjutnya untuk infrastruktur kampung dilakukan oleh Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Kebakaran, dan BPBD.

"Lalu juga tak kalah penting membangun nilai keagamaan dan menumbuhkan rasa kebangsaan dilakukan oleh Tapem, Kesbang, Dispora, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB," tandasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved