ESAI

Tri Mulyadi, Kepiting dan Tambang Pasir

Beberapa kali diperiksa sebagai saksi bersama nelayan yang lain, Tri Mulyadi pada 23 Agustus 2018 ditetapkan sebagai tersangka.

Tri Mulyadi, Kepiting dan Tambang Pasir
TRIBUNJOGJA.COM / Bramasto Adhy
Dit Polair Polda DIY melimpahkan kasus kepiting Pantai Samas kepada Dinas Kelautan Perikanan (DKP) DI Yogyakarta di Yogyakarta, Senin (9/10). Tri Mulyadi sendiri saat ini ditetapkan menjadi tersangka oleh Ditpolair Polda DIY. 

SELASA, 9 Oktober 2018 kemarin barangkali menjadi hari yang sangat istimewa bagi seorang Tri Mulyadi. Setidaknya, kebahagiaan itu terpancar dari senyum lebar dari nalayan miskin yang merupakan warga Samas, Bantul ini.

Senyum itu sekaligus menjadi akhir dari rasa ketakutan yang membelitnya selama 3 bulan terakhir. Sejak 23 Agustus 2018, Tri Mulyadi menyandang status sebagai tersangka.

Tri Mulyadi menjadi tersangka lantaran kepiting yang ia tangkap. Dari sembilan ekor kepiting yang ia tangkap dan ia jual, ada satu atau dua ekor di antaranya menjadi bencana lantaran beratnya di bawah 200 gram.

Oleh penyidik Direktorat Polairud Polda DIJ, ia dinilai melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 45/2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Ranjungan.

Tanpa harus menggugat dan menyoal kepiting yang mana yang dipersoalkan, yang jelas Tri Mulyadi tak pernah paham dengan aturan tersebut. Ia juga meyakinkan, sembilan ekor kepiting yang ia jual berukuran besar.
Ia ingat betul, sembilan ekor kepiting itu berbobot 2,7 kilogram dan ia terima uang Rp162 ribu.

Artinya, rata-rata kepiting tangkapanya di atas 300 gram per ekor, atau di atas rata-rata berat terendah yang diatur dalam Permen tersebut.

Beberapa kali diperiksa sebagai saksi bersama nelayan yang lain, Tri Mulyadi yang dinilai tak kooperatif ini pada 23 Agustus 2018 ditetapkan sebagai tersangka. Sejak saat itulah hidupnya menjadi suram. Ia terus dihantui ketakutan, terteror yang membuat hidupnya tidak tenang. Bayangan akan penjara atau denda ratusan juta selalu menghantui nelayan miskin ini.

Yang lebih membuat masalah adalah, sejak itu hidupnya menjadi kacau. Dua kali dalam seminggu ia terpaksa tak melaut karena setiap Senin dan Kamis menjalani wajib lapor ke Ditpolairud.

Ironisnya, terkadang saat ia mengorbankan diri tak melaut demi wajib lapor, di hadapan penyidik ia hanya disuruh tandangan dan kemudian pulang. Situasi inilah yang membuat Tri Mulyadi semakin tersiksa. Ia tak tahu sampai kapan itu harus dijalaninya. Ia bahkan sempat putus asa dan menyerah dengan minta segera disidangkan.

Doa dan dukungan sejumlah pihak berbuah pada 9 Oktober kemarin. Sorotan dari media membuat penyidik lebih mengedepankan sisi keadilan daripada yuridis formal. Penyidik menyerahkan Tri Mulyadi ke DKP dengan dalih pembinaan.

Kebahagiaan seorang Tri Mulyadi memang sangat sederhana. Ia hanya berpikir bisa kembali melaut dan menjalani hidup dengan tenang. Ia juga tak pernah berpikir bahwa faktanya penyidik tak pernah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Bagi Tri Mulyadi, SP3 bukanlah sesuatu yang penting. Pernyataan dari polisi yang selama ini memeriksanya, sudah lebih dari cukup.

Yang patut menjadi catatan adalah, kasus Tri Mulyadi ini menunjukkan bahwa polisi dalam hal ini Polairud ini memiliki kepedulian terhadap konservasi ikan dan juga penegakan aturan. Kita tentu berharap, sikap itu berlaku universal hingga tak lagi ada kesan hukum tak tajam ke bawah.

Kita semua berharap concern Polisi dalam hal ini Polairud tak hanya ke Tri Mulyadi atau nelayan kecil. Maraknya tambang pasir di sepanjang Sungai Progo juga patut untuk dilirik Polairud. Setidaknya, aktivitas tambang pasir ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang. (***)

Penulis: ufi
Editor: ufi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved