Kota Jogja

Belum Ada Parpol yang Mengurus Izin APK

Parpol yang hendak mengajukan izin tersebut harus mampu memenuhi ketentuan teknis sebagaimana disebutkan dalam Perwal tentang APK.

Belum Ada Parpol yang Mengurus Izin APK
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Ilustrasi: Petugas melakukan pengecekan Alat Peraga Kampanye (APK) yang merupakan fasilitas dari KPU DIY kepada peserta Pemilu 2019, Selasa (16/10/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Setiyana menjelaskan bahwa hingga kemarin, Jumat (19/10), belum ada satu pun partai politik yang mengurus izin pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Sebagaimana tertuang dalam Perwal tentang APK, pada Pasal 6 disebutkan bahwa pemberian izin pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh DPMP Kota Yogyakarta.

"Pengajuan izin melalui parpol. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengajukan izin," ungkapnya, Jumat (19/10/2018).

Baca: KPU Kota Yogya Usulkan Ada Regulasi untuk Bendera Parpol

Ia menuturkan, Parpol yang hendak mengajukan izin tersebut harus mampu memenuhi ketentuan teknis sebagaimana disebutkan dalam Perwal tentang APK.

Mulai dari gambar dan tulisan yang tidak boleh bermuatan SARA, APK harus menggunakan tiang sendiri, tidak merusak trotoar dan taman kota, dan seterusnya.

"Selain itu mereka juga harus menyebutkan nantinya APK tersebut akan ditempatkan di titik mana saja," ungkapnya.

Beberapa tempat yang dilarang untuk dipasang APK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Perwal tentang APK, di antaranya adalah ruas Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumohardjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Kusumanegara, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Ahmad Dahlan.

APK juga dilarang ditempatkan di bangunan Pojok Beteng Kraton, Plengkung Gading, Plengkung Wijilan,
Komplek Pemandian Taman Sari, Kawasan Istana Kraton Ngayogyakarto, Kawasan Istana Kadipaten Puro Pakualaman, Situs Warungboto dan Taman Adipura Termasuk Ruang Manfaat Jalan di depannya.

Baca: Sembilan Parpol Terima Banpol Lebih Rp 560 Juta dari Pemkot Magelang

Larangan tersebut juga berlaku di Alun-alun Utara, Alun-Alun Selatan Karaton Ngayogyakarto Hadiningrat,
Alun–Alun Sewandanan Kadipaten Puro Pakualaman yang meliputi lapangan dan ruang manfaat jalan di sekitarnya, kecuali pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved