Pemilu 2019

Nyaleg, Tujuh Anggota BPD di Kabupaten Magelang Diminta Mundur dari Jabatannya

Nyaleg, Tujuh Anggota BPD di Kabupaten Magelang Diminta Mundur dari Jabatannya

Nyaleg, Tujuh Anggota BPD di Kabupaten Magelang Diminta Mundur dari Jabatannya
Tribun Jogja/ Rendika Ferri
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, MH Habib Shaleh, bersama anggota Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan sosialisasi kepada para caleg anggota BPD untuk mundur dari jabatannya karena berpotensi melanggar aturan pemilu, Kamis (18/10) di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang meminta tujuh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Magelang untuk segera mundur dari jabatannya.

Hal ini dilakukan setelah mereka mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu Tahun 2019 mendatang.

Jika tidak juga mundur, mereka dapat terancam pidana karena telah melanggar aturan netralitas anggota BPD dalam pemilu.

Ketujuh anggota BPD tersebut berasal dari Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan; Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur; Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur; Desa Sidosari, Kecamatan Salaman; Desa Daleman, Kecamatan Pakis, dan Desa Purwosari, Kecamatan Secang.

Baca: Petani dan Santri KURMA di Magelang Deklarasikan Diri Dukung Jokowi-Maruf Amin

"Kami minta kepada tujuh anggota BPD yang menjadi caleg untuk dapat mundur dari jabatannya sebagai anggota BPD, karena hal ini dapat memicu pelanggaran pada aturan pemilu, dan masuk ke dalam ranah pidana pemilu," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, MH Habib Shaleh, Kamis (18/10).

Habib mengatakan, ketentuan tersebut ada pada UU 7 tahun 2017 ini dipertegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mengeluarkan PKPU Kampanye nomer 23, PKPU 28 dan PKPU 33 tahun 2018. Yakni Bab VIII tentang Larangan dan Sanksi pasal 69 ayat 1, 2 dan 3.

Dijelaskan bahwa pasal 69 ayat 2 melarang ASN, TNI, Polri, kades, perangkat desa, anggota BPD, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih terlibat kampanye.

"Kemudian di Ayat 4 pasal 69 PKPU 23 tahun 2017 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan ini merupakan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, sebaiknya dapat mengundurkan diri supaya tidak berpotensi melanggar," ujar Habib. (tribunjogja)

Penulis: rfk
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved