Jawa

Gerakan Melindungi Hak Pilih Serentak di Kabupaten Magelang Ajak Masyarakat Cek Data ke Kelurahan

Masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Magelang diajak mengecek data diri dan memastikan dirinya sudah masuk dalam DPT Pemilu 2019.

Gerakan Melindungi Hak Pilih Serentak di Kabupaten Magelang Ajak Masyarakat Cek Data ke Kelurahan
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Segenap anggota Komnisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) oleh KPU di Kabupaten Magelang, Rabu (17/10/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Magelang'>Kabupaten Magelang menggalakkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Rabu (17/10/2018) ini, secara serentak, masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Magelang diajak mengecek data diri dan memastikan dirinya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Baca: KPU DIY Buka Kesempatan bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar DPT via GMHP Hingga 28 Oktober

"Hari ini, Rabu (17/10/2018), pada pukul 10.00 WIB, secara serentak di tingkat nasional, masyarakat diajak untuk mengecek data diri ke kantor desa, apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Termasuk di Magelang'>Kabupaten Magelang," ujar Ketua KPU Magelang'>Kabupaten Magelang, Afifuddin pada Tribunjogja.com, Rabu (17/10/2018).

Afifuddin mengatakan, semua petugas PPS di seluruh desa/kelurahan dan PPK di tiap kecamatan yang ada di Magelang'>Kabupaten Magelang membuka posko layanan pemilihnya, kemudian menerima dan melayani masyarakat yang hendak mengecek data diri dan memastikan dirinya sudah tercantum sebagai pemilih dalam daftar pemilih.

Terlebih, saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi pada daftar pemilih, mulai dari perekaman KTP-el yang belum tuntas, warga yang berpotensi belum terdaftar di DPT.

Oleh karena itu, seluruh petugas perlu memastikan seluruh warga yang memiliki hak suara masuk dalam daftar pemilih.

"Meskipun ada ruang memilih menggunakan KTP el, tetapi dengan tercatat dalam DPT maka surat suara sudah dipastikan. Upaya ini adalah untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masalah di perekaman KTP banyak yang belum, ada juga warga yang berpotensi belum terdaftar di DPT,"  katanya.

Warga yang datang ke Posko Layanan Pemilih GMHP tinggal membawa bukti otentik seperti KTP, dan bukti lain untuk mendukung seperti alamat, NIK, tanggal lahir.

Kepindahan domisili dapat dicatat, begitu juga dengan mutasi penduduk, warga yang meninggal, atau berganti status TNI/Polri.

Halaman
12
Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved