KPU DIY

KPU DIY Perbolehkan Peserta Pemilu Tambah Baliho di Luar Fasilitas APK yang Disediakan

Di luar APK fasilitasi KPU DIY, peserta pemilu juga diperbolehkan memproduksi sendiri APK tambahan.

KPU DIY Perbolehkan Peserta Pemilu Tambah Baliho di Luar Fasilitas APK yang Disediakan
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawestri
Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU DIY menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU DIY kepada peserta pemilu di kantor KPU DIY pada Selasa (16/10/2018) siang.

KPU DIY memberikan APK fasilitasi Capres Cawapres sebanyak 14 baliho ukuran 4mx7m dan dua baliho ukuran 2mx3m.

Baca: KPU DIY Menyerahkan APK pada Peserta Pemilu

Sementara untuk partai politik sebanyak sembilan baliho ukuran 4mx7m dan dua baliho ukuran 2mx3m sedangkan baliho yang diberikan kepada Calon Anggota DPD sebanyak empat baliho ukuran 4mx7m dan 2 baliho ukuran 2mx3m.

Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi menyampaikan, di luar APK fasilitasi KPU DIY, peserta pemilu juga diperbolehkan memproduksi sendiri APK tambahan.

Namun APK tambahan tersebut dibatasi jumlah dan ukurannya.

"Misalkan di desa itu peserta pemilu bisa memproduksi baliho sendiri paling banyak lima dengan ukuran 4x7," kata Shidqi.

Dijelaskan Shidqi, peserta pemilu juga diperbolehkan memproduksi APK tambahan spanduk di setiap desa maksimal sepuluh spanduk dengan ujuran 1,5mx7m.

"Kemudian peserta pemilu itu bisa memproduksi sendiri dalam bentuk Billboard paling banyak setiap kabupaten kota itu dua buah," lanjut dia.

Baca: KPU DIY Gelar Rapat Koordinasi Terkait Penyempurnaan Data Pemilih

Sedangkan APK dalam bentuk umbul-umbul yang di luar fasilitas KPU DIY juga diperbolehkan dengan batasan ukuran 1,5mx7m dan paling banyak berjumlah sepuluh buah.

"Jadi tetap bisa di luar yang kita buatkan itu tetap bisa memproduksi sendiri, mereka pasang tetapi tetap jumlah dibatasi, tempatnya sudah ditentukan," ucapnya.

Shidqi menegaskan, apabila ditemukan APK yang dipasang pada tempat yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh KPU DIY, maka akan dilakukan penertiban oleh Satpol PP setelah berkoordinasi dengan bawaslu. (*)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved