Yogyakarta

Bawaslu DIY Siapkan Tindakan terhadap Pelanggar APK

Bawaslu DIY mengaku akan segera melakukan tindakan ketika terdapat APK yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu DIY Siapkan Tindakan terhadap Pelanggar APK
Net
Bawaslu 

TRIBUNJOGJA.COM - Berkaitan dengan keluarnya SK Zonasi mengenali lokasi pemasangan dan ketentuan Alat Peraga Kampanye (APK) dari KPU, Bawaslu DIY mengaku akan segera melakukan tindakan ketika terdapat APK yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Amir Nasrudin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY mengatakan jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPU, Satpol-PP, serta Trantib terkait penindakan yang akan dilakukan.

Baca: Polda DIY Petakan Titik Rawan Saat Kampanye Terbuka

"Untuk tindakan kemarin kita sudah koordinasi dengan KPU, Satpol PP dan Trantib. Kita masih mau menyepakati apakah penindakan berdasar area atau sapu jalan. Memang secara persis belum ada, tapi garis besar kita akan melakukan tindakan berdasar area. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan masing-masing jajaran, mekanisme penindakan APK," ungkapnya pada Tribunjogja.com.

Amir menjelaskan jika saat ini penindakan di lapangan memang sudah dilakukan. Yang mana hal tersebut dilakukan oleh Trantib yang bertugas di tingkat kecamatan.

"Penindakan real di lapangan sudah ada sebagian. Untuk kota penindakan tingkat kecamatan dilakukan oleh Trantib. Ya memang untuk penindakan kita serahkan ke Trantib terlebih dahulu, baru kalau ada beban yang berat tingkat kabupaten/kota. Kalau masih belum bisa, maka dari provinsi dan Satpol-PP yang menindak," katanya.

Berkenan dengan mekanisme penindakan, dia mengatakan jika proses teguran dan persuasif akan dilakukan terlebih dahulu.

Ketika peserta pemilu tidak mengindahkan teguran tersebut maka akan dilakukan penertiban oleh Trantib maupun Satpol-PP.

"Sebelum menindak ada proses teguran atau langkah persuasif untuk melepas secara mandiri. Kita beri waktu 3x24 jam untuk menertibkan. Bila tidak dilakukan maka kita akan koordinasi dengan Trantib atau Satpol-PP untuk melakukan penertiban," jelasnya.

Baca: KPU DIY Telah Berlakukan SK Zonasi APK

Mengenai adanya bendera partai di tiang listrik maupun jembatan, dia mengatakan hal tersebut sudah melanggar.

Yang mana fasilitas publik tidak boleh dijadikan tempat untuk memasang bendera partai maupun APK.

"APK di jembatan layang, di tiang listrik atau fasilitas publik akan kita tindak. Untuk bendera partai, memang secara di PKPU tidak masuk APK. Namun kemarin kesepakatan kita dengan KPU perlakukan akan disamakan dengan APK, untuk bendera yang dipasang di lokasi yang dilarang PKPU, atau peraturan Walikota/Bupati, akan kita tindak," katanya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved