Yogyakarta

Komite Disabilitas DIY Sebut Ada Sejumlah Permasalahan Terkait Pendaftaran CPNS 2018 bagi Difabel

Kuota formasi CPNS bagi penyandang disabilitas sebesar 1-2 persen dirasa kurang.

Komite Disabilitas DIY Sebut Ada Sejumlah Permasalahan Terkait Pendaftaran CPNS 2018 bagi Difabel
Trbun Jogja/ Noristera Pawestri
Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY saat menggelar jumpa pers terkait dengan penerimaan CPNS 2018, Kamis (11/10/2018). 

"Seharusnya dipertimbangkan, misalnya nggak harus semua S1 dari penyandang disabilitas, tapi perbanyak kualifikasi yang lulusan SMA. Untuk lulus SMA saja bukan barang mudah, apalagi lulus S1," lanjut dia.

Selain itu, Winarto menyebut permasalahan lainnya yakni tidak adanya pemetaan situasi Penyandang Disabilitas sebagai pertimbangan dalam menentukan syarat kualifikasi bagi Penyandang Disabilitas.

Sesuai Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 mempunyai kewajiban untuk membuat data base kemampuan kapasitas, sehingga dilakukan kebijakan untuk memberikan lapangan kerja ketika menyusun formasi CPNS bisa dipertimbangkan.

"Permasalahan lainnya yaitu minimnya fasilitas aksesibilitas dan perbedaan kebijakan berbagai daerah terkait formasi bagi penyandang disabilitas," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DIY, Ujang Kamaludin mengaku prihatin atas sejumlah permasalahan yang diraskan oleh kawan-kawan penyandang disabilitas.

Menurut dia, kuota formasi CPNS bagi penyandang disabilitas sebesar 1-2 persen ini dirasa kurang, sehingga kuota tersebut menurutnya tidak boleh kurang dari 2 persen.

Ia menambahkan, dampaknya bagi penyandang disabilitas yang tidak diterima CPNS harus mandiri.

Baca: Komite Disabilitas DIY: Kuota Penerimaan CPNS bagi Penyandang Disabilitas Belum Sesuai Undang-undang

"Ketika ia tidak diterima dari CPNS, swasta apalagi. Mau tidak mau harus mandiri, itu kalau punya kapasitas misalnya punya jiwa entrepreneur masih bisa wirausaha. Tapi ketika punya keterbatasan tunanetra, harus gimana?" tanya Ujang.

Ia pun berharap, peluang sektor apapun harus dibuka untuk penyandang disabilitas, sehingga kesempatan terbuka lebar.

"Urusan diterima apa tidak yang menentukan standar kualifikasinya, tapi kesempatan itu harus dibuka," ucapnya. (*)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help