Yogyakarta

KPU DIY Telah Berlakukan SK Zonasi APK

Dengan keluarnya SK Zonasi tersebut, Bawaslu dan Satpol-PP sudah bisa bertindak melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan SK yang ada.

KPU DIY Telah Berlakukan SK Zonasi APK
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawestri
Ketua Divisi Partisipasi dan Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi 

TRIBUNJOGJA.COM - SK Zonasi mengenai penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah diberlakukan mulai Rabu (10/10/2018).

Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Shidqi selaku Ketua Divisi Partisipasi dan Masyarakat KPU DIY menjelaskan jika dalam SK tersebut telah mengatur mengenai tempat maupun tata cara pemasangan APK.

Baca: KPU DIY : SK Zonasi APK Sudah Mulai Berlaku Sejak Hari Ini

Dia mengatakan, jika sebelumnya KPU DIY sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan serta Bina marga dalam menentukan zonasi.

"Kita koordinasi dulu dengan Pemda, Dishub dan Bina Marga sebelum menentukan lokasi yang jadi jadi tempat pemasangan APK. Karena posisi kita di provinsi, maka untuk menentukan zonasi kita mengacu pada lokasi yang sudah ditentukan KPU Kabupaten/Kota," terangnya pada Tribunjogja.com.

Dengan keluarnya SK Zonasi tersebut, Bawaslu dan Satpol-PP sudah bisa bertindak melakukan penertiban APK yang tidak sesuai dengan SK yang ada.

"Bawaslu dan Satpol-PP sudah bisa bertindak untuk melakukan penertiban, akan tetapi tentu dengan mekanisme yang ada, seperti peringatan dan pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung ujug-ujug dicopot," terangnya.

Mengenai adanya APK yang sudah terpasang sebelum keluarnya SK Zonasi, Shidqi menjelaskan jika hal tersebut tidak masalah ketika memang tidak bertentangan dengan SK yang baru saja keluar.

Namun, jika melanggar apa yang ada dalam SK, maka akan ditertibkan.

Baca: KPU DIY Buka Kesempatan bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar DPT via GMHP Hingga 28 Oktober

"Kalau sudah dipasang di lokasi dan ternyata diperbolehkan itu tidak masalah. Namun kalau melanggar apa yang ada dalam SK itu yang akan kita tertibkan. Namun sebelumnya, jika sudah dipasang dan melanggar peraturan bupati/walikota yang ada, itu sebelum ada SK juga bisa ditertibkan," ungkapnya.

Dia berharap, dengan keluarnya SK tersebut peserta pemilu bisa dengan tertib dalam memasang APK.

"Tentu dengan keluarnya SK lokasi ini peserta pemilu dalam memasang APK tertib, baik cara maupun lokasi. Kita harapkan APK ini tidak menggangu keindahan tata ruang kota ataupun kabupaten," katanya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved