Bisnis

BI Sosialisasi Aplikasi Cash Management System Bersama BPD DIY

BI mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY

BI Sosialisasi Aplikasi Cash Management System Bersama BPD DIY
istimewa
Bank Indonesia (BI) mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Victor Mahrizal

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Bank Indonesia (BI) mengadakan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Cash Management System (CMS) bersama BPD DIY bagi Pemerintah Provinsi DIY, sebagai wujud dukungan Bank Indonesia  dalam penerapan transaksi non tunai APBD.

“Tujuan pelatihan ini adalah agar implementasi elektronifikasi transaksi APBD dapat berjalan dengan optimal, karena CMS akan menjadi sistem yang memproses transaksi non tunai APBD Pemerintah Daerah,” kata Deputi Direktur Bank Indonesia DIY, Sri Fitriani, Rabu (10/10/2018).

Dari catatan Tribunjogja.com, dukungan Bank Indonesia terhadap Gerakan Non Tunai telah dimulai sejak Agustus 2014, saat Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) bersama Pemerintah pada sejumlah transaksi objek layanan pubik, antara lain layanan e-parking, e ticketing kereta commuter, e-ticketing layanan Trans Jakarta di wilayah DKI, e-ticketing di Kuala Namu, Medan, serta penyaluran bantuan sosial non tunai secara nasional.

Pada 2017, terbit ketentuan dari Kementrian Dalam Negeri yang memperkuat landasan hukum implementasi GNNT pada transaksi APBD Pemda, yaitu SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Inisiatif GNNT ini bertujuan untuk mendorong  dan memperluas penggunaan transaksi non tunai sehingga dapat meningkatkan efisiensi perekonomian, keamanan dan kenyamanan bertransaksi, memperkuat governance, transparansi dan akuntabilitas,serta  mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Upaya  perluasan penggunaan transaksi non-tunai dalam memfasilitasi kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya untuk transaksi high  value (bernilai tinggi), namun juga untuk transaksi yang bersifat ritel.

Program GNNT yang diimplementasikan di seluruh Pemerintah Daerah selaras dengan program Bank Indonesia yang tengah menggalakkan elektronifikasi, yaitu suatu upaya untuk mengubah transaksi masyarakat yang semula dilakukan secara manual menjadi elektronik, dari metode pembayaran tunai menjadi pembayaran non-tunai, serta pelaku transaksi keuangan yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi inklusif. (tribunjogja.com)

 

Penulis: vim
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved