Yogyakarta

Posko GMHP, Upaya Melindungi Hak Pilih Masyarakat yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan

KPU DIY telah merekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan sejumlah 2.689.024 pemilih.

Posko GMHP, Upaya Melindungi Hak Pilih Masyarakat yang Belum Memiliki Dokumen Kependudukan
Tribunjogja.com/era
Kepala Divisi Perencanaan dan Data KPU DIY, Wawan Budiyanto 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - KPU DIY telah merekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan sejumlah 2.689.024 pemilih.

Sesuai dengan perintah KPU RI melalui Surat Edaran 1099 KPU DIY diminta untuk melakukan penyempurnaan DPT dengan cara melakukan perbaikan data, menambah pemilih maupun menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Baca: KPU DIY Pastikan SK Zonasi Akan Terbit Minggu Ini

Kepala Divisi Perencanaan dan Data KPU DIY, Wawan Budiyanto menyampaikan, upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi pembentukan posko yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan melalui Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP)

"Ini bagian upaya agar pemilih yang belum terdaftar pemiih DPT HP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya," ujar Wawan pada Tribunjogja.com, Senin (9/10/2018).

Selain data pemilih yang belum masuk DPT, gerakan ini berupaya untuk melindungi hak pilih warga negara yang tidak memiliki atau belum memiliki dokumen kependudukan atau e-KTP.

"Di setiap level jenjang penyelenggara pemilu harus mencatat pemilih-pemilih yang tidak memiliki e-KTP itu dan kemudian nanti akan dituangkan dalam formulir asing," lanjut dia.

Dijelaskan Wawan, terkait data anomali yang ditemukan oleh KPU DIY ada beberapa pengelompokkan kategori, yakni nama, alamat, tanggal lahir.

Baca: KPU Sleman Sebut Perbup 27/2018 Masih Bisa Digunakan untuk Pengawasan APK

"Di DIY ada data anomali karena alamat sejumlah 597, nama sebanyak 14, NIK belum standar 16 digit ada 389. Tanggal lahir ada 389, dibawah umur 17 tahun ada 389," ujarnya.

Data-data tersebut kemudian akan dilakukan pengecekan dengan berkoordinasi Disdukcapil.

"Kalau ditemukan ternyata kesalahan dalam input atau penulis. Maka dengan dokumen diperoleh hasil kotor akan diperbaiki sehingga sudah tidak masuk data anomali," jelas dia. (*)

 

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help