KPU DIY

KPU DIY Buka 521 Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Seluruh DIY

KPU DIY membuka Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di sebanyak 521 titik yang tersebar di seluruh DIY

KPU DIY Buka 521 Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di Seluruh DIY
Tribun Jogja/ Noristera Pawestri
Kepala Divisi Perencanaan dan Data KPU DIY, Wawan Budiyanto, saat mengecek DPT yang ada di PPS Banguntapan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Meskipun Daftar Pemilih telah ditetapkan, KPU DIY masih membuka ruang bagi penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KPU DIY membuka Posko Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) di sebanyak 521 titik yang tersebar di seluruh DIY, untuk melayani masukan dan tanggapan masyarakat pada 1 -28 Oktober 2018.

Kepala Divisi Perencanaan dan Data KPU DIY, Wawan Budiyanto, mengatakan pendirian posko ini dalam rangka untuk melindungi hak pilih serta melayani jika ada masukan tanggapan dari masyarakat, peserta pemilu, parpol, pengawas pemilu terkait dengan DPT yang sudah ditetapkan.

"Tanggapan itu bisa kemudian menjadikan data dalam DPT itu merubah kemudian menambah atau menghapus," ujar Wawan ketika ditemui di PPS Banguntapan pada Selasa (3/10/2018).

Ia menjelaskan, penyempurnaan DPT dilakukan dengan cara menghapus yakni bagi pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti ganda, meninggal.

Penyempurnaan DPT juga bisa dilakukan dengan merubah yakni memperbaiki elemen data dan menambah yaitu menambahkan pemilih yang belum terdaftar.

"Merubah itu misalnya ada NIK yang sama tapi kok namanya beda pasti ada yang salah saat input. Kemudian menghapus, jika ditemukan ganda secara terkait verifikasi yang bersangkutan bener-bener ganda kemudian salah satu harus dihapus," lanjut dia.

Penyempurnaan DPT yang terakhir yakni menambah, jika ada pemilih yang belum masuk dalam DPT dan belum terdaftar sama sekali dalam DPT itu bisa dimasukan.

Wawan melanjutkan, supaya bida menggunakan hak pilihnya, maka setiap warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih.

"Ini upaya dalam satu bulan untuk memberikan kesempatan bagi publik masyarakat, peserta pemilu untuk memberikan tanggapan masukan. Nanti di PPS akan disusun sampai 3 November dan akan berjenjang di KPU DIY pada 12-13 November," ucapnya. (*)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved