KPU DIY

Indeks Kerawanan Pemilu DIY Peringkat Dua Nasional, KPU Siapkan Langkah Antisipasi

KPU DIY melihat indeks kerawanan pemilu di DIY sebagai sinyal bisa lebih melakukan antisipasi.

Indeks Kerawanan Pemilu DIY Peringkat Dua Nasional, KPU Siapkan Langkah Antisipasi
Tribunjogja.com/may
KPU DIY saat melakukan validasi rancangan DCT DPD RI Dapil DIY dan DPRD DIY di Hotel Sheraton Mustika pada Kamis (20/9/2018) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) yang diterbitkan Bawaslu menempatkan DIY diperingkat kedua nasional. KPU DIY pun melihat hal tersebut sebagai sinyal awal agar segala pihak yang terlibat dalam pemilihan umum bisa lebih melakukan antisipasi.

Hamdan Kurniawan selaku Ketua KPU DIY menjelaskan jika KPU DIY dalam menyelenggarakan pemilihan umum berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Dia mengaku, mengenai keamanan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, salah satunya dengan cara melibatkan kepolisian dalam tim yang dibentuk

"Kalau dari keamanan pihak kepolisian yang bertanggung jawab sepenuhnya dari awal sampai akhir.

Kami juga selalu koordinasi dengan pihak keamanan, Polda dan jajaran untuk mensukseskan.

Ada beberapa tahap juga yang melibatkan tim dari Polda, baik pencalonan, logistik, pemungutan suara, dan yang lainnya," ungkapnya.

Berkenan dengan kerentanan yang dalam dimensi hak pilih, dia mengungkapkan jika KPU akan memastikan semua pemilih terdaftar.

Dia membenarkan jika di DIY potensi pemilih tambahan akan besar, yang mana di DIY sendiri menggendong mahasiswa yang sangat besar.

Selain itu, juga ada perantau yang bekerja di DIY yang berpotensi untuk tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

"Kalau ada yang tidak bisa memilih karena beberapa hal, seperti 2 sedang menuntut ilmu, berada di Lapas atau Rutan, sedang sakit, bekerja maupun sedang di pengungsian bisa mengurus formulir A5.

Nanti mengurus surat pindah di daerah asal, baru lapor kesini," terangnya.

Selain itu, yang lebih mudah langsung bisa mendaftarkan diri ke tempat pemungutan suara di tempat domisilinya.

Hamdan mengatakan saat ini KPU sudah memiliki Sidalih untuk melihat data pemilih di seluruh Indonesia. (may)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: ose
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved