KPU DIY

KPU Atur Mekanisme Kampanye

dengan jadwal kampanye para peserta, baik calon DPD maupun calon DPRD dan pengerahan massa saat kampanye saat ini sudah dibatasi.

KPU Atur Mekanisme Kampanye
Tribun Jogja/ Noristera Pawestri
Ketua Divisi Teknis KPU DIY, Dr Guno Tri Tjahjoko 

TRIBUNJOGJA.COM – Untuk menyelenggarakan pemilu yang aman dan kondusif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur berbagai mekanisme-mekanisme, termasuk juga kampanye yang akan berlangsung pada 23 September 2018-13 April 2019.

Ketua Divisi Teknis KPU DIY, Guno Tri Tjahjoko menjelaskan, berkaitan dengan jadwal kampanye para peserta, baik calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pengerahan massa saat kampanye saat ini sudah dibatasi.

Baca: KPU DIY Selenggarakan Validasi Rancangan DCT DPD RI Dapil DIY serta DPRD DIY

“Pengerahan massa saat ini dibatasi, pada saat kampanye terbuka. Untuk kampanye terbuka ini baru akan dilakukan tahun depan, saat ini masih kampanye terbatas. Untuk jadwal kampanye para calon ini nanti diatur oleh KPU bekerjasama dengan instansi terkait,” terangnya pada Tribunjogja.com.

Guno menjelaskan, untuk perbedaan kampanye di pemilu ini dengan pemilu sebelumnya tidak terlalu besar.

Hanya saja, kampanye yang melibatkan massa banyak yang menggunakan sepeda motor di blayer tidaklah diperbolehkan.

Hal tersebut karena adanya pertimbangan, yang mana kejadian-kejadian sebelumnya ada yang tawuran dan bentrok.

“Karena ada kejadian setelah kampanye mereka tawuran dan segala macam. Saat ini mulai kita batasi dan tidak diperbolehkan. Karena subtansi dari kampanye itu kan pengenalan visi misi dan program, jadi kita meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya. 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sendiri sudah memberikan fasilitas-fasilitas kepada para calon peserta pemilu.

Fasilitas tersebut diantaranya Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan di media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum serta penayangan iklan kampanye pada media sosial atau laman resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kaitannya dengan APK, KPU juga telah mengatur dan membatasi penggunaannya, seperti Baliho, Umbul-umbul, Spanduk maupun yang lainnya.

Halaman
123
Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved