Bisnis

KPR Masih Seret Meski Sudah Ada Pelonggaran Aturan Uang Muka

Dalam catatan Bank Indonesia (BI), kredit konstruksi yang mencakup KPR tumbuh 18% year-on-year per akhir Juli.

KPR Masih Seret Meski Sudah Ada Pelonggaran Aturan Uang Muka
Tribun Jogja/ Rento Ari Nugroho
Beberapa pengembang memamerkan maket apartemen yang ditawarkan kepada konsumen dalam pameran perumahan di Ambarrukmo Plaza, belum lama ini. 

TRIBUNJOGJA.COM - Hingga Juli kemarin, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) mengalir lebih seret di tahun ini.

Hal ini menunjukkan, pelonggaran aturan uang muka alias loan to value tidak serta merta melancarkan penyaluran kredit kepemililkan rumah (KPR). 

Dalam catatan Bank Indonesia (BI), kredit konstruksi yang mencakup KPR tumbuh 18% year-on-year per akhir Juli.

Angka itu lebih rendah dibanding kenaikan di periode yang sama thaun lalu, yaitu 23%. 

Penyebab utama KPR tumbuh mini, apalagi kalau bukan kenaikan bunga.

Bunga KPR di banyak bank memang terungkit oleh BI 7 day reverse repo rate yang bertambah 125 basis poin selama delapan bulan pertama tahun ini. 

Baca: Kabar Baik, Mulai Hari Ini Uang Muka KPR Bisa Jauh Lebih Ringan

"Karena bunga sudah naik, lebih susah jualnya," kata Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) kepada KONTAN.

Tanpa menyebut angka, Jahja membenarkan pertumbuhan KPR di BCA tahun ini lebih mini dibandingkan angka di tahun lalu. 

Kecenderungan serupa juga terlihat di Bank Tabungan Negara (BTN), yang selama ini fokus dalam penyaluran KPR.

"Kelihatannya debitur agak menahan diri," kata Budi Satria, Direktur Konsumer BTN.

Memang, BTN masih mampu membukukan pertumbuhan KPR non subsidi 13,21% secara tahunan per Agustus kemarin.

Baca: KPR Syariah Expo Tawarkan DP Ringan dan Angsuran Lebih Fleksibel

Lebih kecilnya angka pertumbuhan KPR yang dinikmati masing-masing bank, menurut Boedi Armanto, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak lepas dari semakin ketatnya kompetisi di antara bank.

Ia tetap optimistis, per akhir tahun nanti penyaluran KPR tetap tumbuh.

Pasar KPR yang mengkeret, menurut Paulus Totok Lusida, Sekretaris Jenderal Real Estat Indonesia (REI), juga terpengaruh oleh banyaknya pajak yang harus dilunasi pembeli properti.

"Mulai  Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PPh pasal 22 hingga bea balik nama," tutur dia.(TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved