Bisnis

Begini Caranya OJK Melakukan Pengawasan ke FinTech

Melihat maraknya perkembangan sektor peminjaman uang online, pemerintah pun menyiapkan regulasi tentang itu.

Begini Caranya OJK Melakukan Pengawasan ke FinTech
www.thinkstockphotos.com
Ilustrasi fintech 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Melihat maraknya perkembangan sektor peminjaman uang online, pemerintah pun menyiapkan regulasi tentang itu.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) baru saja merilis Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang isinya menyertakan cara pendaftaran financial technology ( fintech) atau teknologi financial ( tekfin).

Selain tentang pendaftaran, peraturan tersebut juga menyertakan mekanisme pemantauan serta pengawasan fintech sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

"Setiap penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), baik perusahaan startup maupun lembaga jasa keuangan, akan melalui tiga tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (1/9/2018).

Wimboh menjelaskan, tahapan pertama adalah pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup atau yang non-lembaga jasa keuangan.

Baca: Hati-hati Pinjam Uang Online, OJK Nyatakan Ada 227 Entitas Fintech Ilegal

Permohonan pencatatan yang dimaksud mencakup permohonan pengujian regulatory sandbox, guna mengkaji kesesuaian kegiatan fintech yang diajukan apakah berdasarkan ketentuan yang berlaku atau tidak.

Sedangkan bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan pencatatan, permohonan untuk regulatory sandbox diajukan kepada pengawas masing-masing bidang, seperti dari perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Adapun proses regulatory sandbox berlangsung maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan jika diperlukan.

"Setelah semua tahapan itu dilalui, baru bisa mendaftar atau mendapat izin dari OJK," tutur Wimboh.

Dengan proses seperti itu, harapannya fintech yang mendapat izin OJK nantinya bisa lebih bertanggung jawab, aman, dan menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara maksimal.

Halaman
12
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved