Nasional

Luhut Beri Alasan Kenapa Pemerintah Tak Naikkan Status Bencana di Lombok

Pihaknya mengaku pemerintah tak gegabah dalam menaikkan status bencana.

Luhut Beri Alasan Kenapa Pemerintah Tak Naikkan Status Bencana di Lombok
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (tiga dari kanan) dalam jumpa media usai Rakorpusda di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (29/8/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja Wahyu Setiawan Nugroho

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Beberapa waktu yang lalu muncul desakan pemerintah untuk menaikkan status bencana gempa lombok menjadi bencana nasional.

Namun hingga kini Pemerintah memang tak menaikkan status menjadi bencana nasional.

Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman pun cukup kesal dengan desakan-desakan tersebut.

Pihaknya mengaku pemerintah tak gegabah dalam menaikkan status bencana.

"Ketika status naikkan menjadi bencana nasional nanti negara-negara luar yang akan datang memberikan 'travel warning' pada Indonesia hasilnya, insurance tidak akan mau mencover kunjungannya, maka itu bahaya juga bagi masyarakat kita," katanya dalam jumpa media usai Rakorpusda di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Rabu (29/8/2018).

Baca: Jokowi Kirim 400 Insinyur Muda untuk Pulihkan Lombok

Pihaknya pun menyesalkan banyak yang mendesak agar kenaikan status diberikan oleh pemerintah tanpa sebuah pengetahuan dan argumentasi yang mendasar.

Luhut berharap masyarakat agar tidak gampang nyinyir namun harus memberi kritik yang positif.

"Kalau ndak ngerti ndak usah terlalu nyinyir, tapi kalau kasih kritik saya kira bagus dan kritik itu kami terima juga," tambahnya.

Saat ini, pemerintah tengah fokus menggarap proses recovery dan rekonstruksi kepada masyarakat yang mengalami trauma dan bangunan yang rusak akibat gempa.

Pihaknya menuturkan ada sekira lebih dari 70ribu rumah dan fasilitas publik lain yang harus diperbaiki.

Baca: Bantu Korban Gempa Lombok, Marcus/ Kevin Serahkan Jersey dan Raket untuk Dilelang

Pihaknya tengah berupaya agar dapat dilakukan penanganan terpadu terkait proses rekonstruksi untuk masyarakat terdampak gempa sehingga proses pemberian bantuan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

"Proses rekonstruksi pembangunan rumah dan infrastruktur lain yang rusak akan efektif mulai 1 September karena sesuai dengan arahan presiden, by name by address akan terima 50juta diberikan per bulan secara berkala dan kami juga akan siapkan alat, tukangnya dan beli materialnya disitu sehingga tak di markup oleh tertentu dan kita lakukan pendampingan dalam proses rekonstruksinya," tegasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved