Bisnis

Gandeng BNI, DJKI Luncurkan SIMPAKI secara 'Realtime'

Kartu ini akan digunakan sebagai alat bayar untuk keperluan kedinasan pemerintah di lingkungan Kemenkumham.

Gandeng BNI, DJKI Luncurkan SIMPAKI secara 'Realtime'
IST
Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto (tengah) mendemonstrasikan SIMPAKI pada mesin ATM, Kamis (9/8/2018) malam di Hotel Tentrem. SIMPAKI diharapkan bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual secara online dan realtime melalui channel pembayaran yang ada di BNI. 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Yosef Leon Pinsker

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI) menggandeng PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mengembangkan sistem pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online untuk Kekayaan Intelektual (SIMPAKI).

Langkah ini menjadi salah satu bentuk dukungan BNI terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menekan penggunaan uang tunai dan transparasi keuangan negara.

Pada saat yang sama, BNI juga diminta untuk mengelola keuangan DJKl Kemenkumham RI, salah satunya adalah dalam bentuk diterbitkannya BNI Corporate Card.

Kartu ini akan digunakan sebagai alat bayar untuk keperluan kedinasan pemerintah di lingkungan Kemenkumham.

Baca: Leprid Beri Penghargaan Kepada Dirjen Kekayaan Intelektual

Peluncuran Aplikasi SIMPAKI dan Penggunaan BNI Corporate Card di lingkungan DJKI, dilaksanakan di Hotel Tentrem, Kamis (9/8/2018) malam dan menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja DJKI.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Bambang Rantam Sariwanto, Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Aidir Amin Daud, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Freddy Harris, dan Deputy General Manager Divisi Hubungan Kelembagaan BNI, Iwan Ariawan.

Corporate Secretary BNI, Kiryanto menuturkan, dengan adanya aplikasi SIMPAKI, maka akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual secara online dan realtime melalui channel pembayaran yang ada di BNI.

Channel yang dapat digunakan antara lain Teller, ATM, Mobile Banking, dan Internet Banking. 

Baca: Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

"Kemudian yang untuk BNI Corporate Card, nantinya akan menjadi alat pembayaran untuk transaksi yang berhubungan dengan kedinasan Pemerintah di lingkungan DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI, seperti pembelian tiket perjalanan dinas, akomodasi, transportasi, hingga biaya jamuan," imbuhnya.

Sejalan dengan program pemerintah dalam menggalakkan transaksi non tunai di segenap lapisan masyarakat Indonesia, penggunaan BNI Corporate Card diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan transparansi, sehingga mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya.

BNI berkomitmen untuk menyediakan layanan yang unggul dan produk yang inovatif dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi keuangan di lingkungan DJKI Kemenkumham RI.

Berbagai layanan yang diberikan adalah Pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja, Penggunaan Fasilitas Integrated Cash Management dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dana seperti BNI Direct, BNI e-Collection, BNI e-Tax, Pemberian fasilitas produk konsumer, pengelolaan dana pensiun, serta layanan produk dan jasa lainnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help