Home »

DIY

» Sleman

Sleman

Dinkes Sleman akan Kaji Aturan Baru BPJS Kesehatan tentang Persalinan

Dinas Kesehatan Sleman mengaku akan mengkaji aturan BPJS Kesehatan tentang persalinan terlebih dahulu agar tidak mengorbankan masyarakat.

Dinkes Sleman akan Kaji Aturan Baru BPJS Kesehatan tentang Persalinan
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM - Terkait aturan baru yang dikeluarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) berkenan dengan persalinan pada Juli 2018, Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengaku akan mengkaji terlebih dahulu agar tidak mengorbankan masyarakat.

Joko menerangkan, secara keseluruhan pihaknya melihat aturan tersebut berkaitan dengan upaya penghematan yang dilakukan oleh BPJS.

Baca: Pemerintah Akan Kucurkan Dana untuk Menutup Defisit Keuangan di BPJS Kesehatan

Namun, Joko khawatir jika aturan mengenai persalinan tersebut malah mengorbankan keselamatan Ibu dan Anak.

"Kalau kita melihat secara keseluruhan memang ada upaya penghematan dari pihak BPJS, tapi kan dari sisi yang lain jangan sampai mengorbankan keselamatan pasien," terangnya pada Tribunjogja.com.

Dia takut aturan tersebut akan berpengaruh terhadap angka kematian ibu dan anak.

Padahal saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman tengah membuat strategi agar angka kematian Ibu dan Anak pada saat persalinan bisa menurun.

"Ada pengaruh terhadap keselamatan pasien. Kalau di tataran aturan mungkin sudah dikondisikan tapi dalam kenyataannya pasien bisa terlambat ditangani hanya gara-gara aturan. Sehingga nanti bisa membahayakan pasien itu sendiri," katanya.

Baca: BPJS Ternyata Juga Nunggak Klaim Puskesmas

Joko menerangkan saat ini, dari pihak Dinas Kesehatan Sleman tengah melakukan pengkajian lebih dalam.

Jika aturan tersebut dirasa berpengaruh terhadap keselamatan pasien, maka pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan BPJS dan menyiapkan strategi lain.

"Kita sedang mengkaji lebih mendalam. Pada saatnya nanti kita juga akan komunikasi dengan BPJS. Kemudian kita juga harus menyiapkan strategi jika BPJS membuat ketat aturan. Kita dari sisi Pemerintah Kabupaten harus membuat langkah-langkah bagaimana masyarakat tidak jadi korban," terangnya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help