Bisnis

OJK Himbau Masyarakat Waspada terhadap Fintech Ilegal

OJK DIY, mengimbau masyarakat untuk senantiasa berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan layanan finansial technologi (fintech).

OJK Himbau Masyarakat  Waspada terhadap Fintech Ilegal
TRIBUNJOGJA.COM / Yosef Leon
Kepala OJK DIY, Untung Nugroho (kedua kiri) dan Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Sultoni Nurifai (kiri) bersama dengan Kanit B Subdit I/ Ekonomi Polda DIY, Kompol Sarwendo (kanan) dan Staff Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri DIY, Fajar Sodiq Irawan (kedua kanan) saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa, Rabu (1/8/2018) di Sahid Jaya Hotel & Convention Center. 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Yosef Leon Pinsker

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, mengimbau masyarakat untuk senantiasa berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan layanan finansial technologi (fintech) yang pertumbuhan kini tengah marak.

Karena dari sekian banyak industri fintech yang tumbuh, hanya sedikit yang sudah mengantongi izin dari OJK terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 di mana diatur kewajiban bagi penyelenggara peer-to-peer lending untuk mendaftar ke OJK.

Akhir Juli lalu, OJK bahkan mencatat ada 227 fintech yang beroperasi namun tidak terdaftar di OJK atau ilegal.

Baca: OJK Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Desa

Keberadaan fintech ilegal tersebut bukan tak mungkin akan menimbulkan resiko yang merugikan bagi konsumen.

Kepala OJK DIY, Untung Nugroho menilai, maraknya pertumbuhan fintech sebenarnya bagus bagi perkembangan inklusi keuangan di Indonesia.

"Kita malah senang dengan pertumbuhan fintech yang cepat, karena diharapkan bisa membantu mendorong akses keuangan bagi masyarakat, jadi mereka pilihannya semakin banyak untuk mengakses kredit," katanya pada Tribunjogja.com saat ditemui usai kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa, di Sahid Jaya Hotel & Convention Center, Rabu (1/8/2018).

Namun ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus tetap berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan fintech.

"Makanya kami menghimbau kepada penyelenggara fintech untuk segera mendaftar ke OJK, ada beberapa yang susah dan ada juga yang belum, nah yang belum mendaftar itu masih beroperasi, jadi masyarakat kan bisa akses, nah itu yang kita minta masyarakat untuk mewaspadainya," imbuhnya.

Baca: Hati-hati Pinjam Uang Online, OJK Nyatakan Ada 227 Entitas Fintech Ilegal

Saat ini, keberadaan perusahaan fintech memang belum ada di DIY, semua berpusat di Jakarta dan DIY sendiri masih hanya sebatas pengguna.

Banyaknya fintech yang belum berizin, dinilai Untung dikarenakan sulitnya pihak penyelenggara fintech untuk memenuhi syarat di bidang teknologi informasi dan permodalan.

"Karena kan ada list yang harus dipenuhi, misalnya harus ada aervwr di dalam negeri, ada software dan hardware yang memadai, SDM yang kompeten, terus domisili yang tetap dan modal sebesar 2,5 miliar. Nah, itu biasanya banyak yang belum memenuhi," paparnya.

Saat ini pun pihaknya tengah menyusun peraturan untuk memayungi keberadaan fintech, baik mengenai pemberian kredit, panduan, dan sebagainya. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved