Hukum

Alihkan Dana Kredit Secara Tidak Sah, Tergugat Diminta Bayar Rp29 Miliar

Dalam putusan tersebut, tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diharuskan membayar ganti rugi Rp29 miliar.

Alihkan Dana Kredit Secara Tidak Sah, Tergugat Diminta Bayar Rp29 Miliar
TRIBUNJOGJA.COM / Pradito Rida Pertana
Suasana sidang putusan terkait pengalihan dana kredit tidak sah di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu (1/8/2018). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gugatan yang diajukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait kasus pengalihan dana kredit secara tidak sah yang dilakukan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Yogyakarta memasuki fase putusan.

Dalam putusan tersebut, tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diharuskan membayar ganti rugi Rp29 miliar.

Dalam persidangan yang diketuai Heriyenti, SH,MH, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh LPS diantaranya pembayaran ganti rugi terhadap penggugat.

Baca: Kejati DIY Periksa 3 Saksi pada Kasus Penyimpangan Kredit Bank BUMN

Namun, gugatan terkait sita jaminan yang diajukan penggugat tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

"Para tergugat dihukum mengganti kerugian Rp29,137 miliar secara tanggung renteng. Untuk gugatan sita jaminan yang diajukan penggugat tidak dikabulkan," kata Heriyenti saat membacakan amar putusan, Rabu (1/8/2018).

Lanjutnya, putusan tersebut dikarenakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memindahkan dana BPR tersebut tanpa kredit yang sah.

Di mana karena hal itu LPS harus membayar penjamin simpanan nasabah penyimpan hingga Rp35 miliar.

Terlebih, pencairan deposito yang dilakukan BPR itu tanpa seizin dan sepengetahuan deposan.

"Untuk jumlah ganti rugi yang dibayarkan berdasar hasil likuidasi yang hanya memperoleh Rp 5,955 miliar, sehingga ada kekurangan Rp29,137 miliar," ucapnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Irsyad Thamrin, SH mengatakan, bahwa terkait gugatan tersebut pihaknya akan berkonsultasi terlebih daluhu dengan LPS.

Baca: Komplotan Pencuri Gasak Barang Berharga dan Kamera CCTV BPR di Kota Yogya

Bukan tanpa alasan, hal itu dikarenakan semua gugatan belum dikabulkan majelis hakim, sehingga pihaknya perlu menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Karena dengan gugatan sita jaminan itu untuk upaya paksa membayar ganti rugi, dan tergugat tidak dapat mengalihkan asetnya," katanya.

Menanggapi hasil putusan tersebut, kuasa hukum tergugat, Sahlan Alboneh, SH menuturkan, pihaknya masih perlu waktu untuk menentukan akan banding atau tidak.

Mengingat satu di antara tergugat bukanlah bagian dari BPR Tripilar.

"Ya kecewa, karena sebelumnya klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu kami belum tentukan akan banding atau tidak," pungkasnya. (*)

Penulis: rid
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved