Pendidikan

Pengadaan Seragam Bukan Kewajiban Pihak Sekolah

Pengadaan seragam menjadi kewajiban orangtua dan bukan kewajiban pihak sekolah.

Pengadaan Seragam Bukan Kewajiban Pihak Sekolah
disdik.depok.go.id
Ilustrasi

TRIBUNJOGJA.COM - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo telah mengirimkan surat edaran khusus terkait masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).

Di dalamnya juga mencakup larangan kepada sekolah untuk mengambil pungutan tertentu dari siswa baru.

Surat Edaran bernomor 421/2560 bertanggal 13 Juli 2018 itu menyebut masa PLS berlangsung selama tiga hari pada 16-18 Juli 2018.

Baca: Dinsos Kota Jogja Tidak Sembarangan Terbitkan SKTM untuk PPDB

Di dalamnya secara tegas telah menyebutkan bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk pengadaan seragam sekolah hingga larangan tindak perpeloncoan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulonprogo nomor 34/2018 tentang pedoman pelaksanaan PPDB 2018 dan Peraturan Kepala Disdikpora Kulonprogo tentang petunjuk teknis PPDB, sekolah juga dilarang untuk melakukan pungutan apapun dalam proses penerimaan siswa baru.

Baca: Sekolah Negeri Pinggiran di Gunungkidul Alami Kekurangan Murid

Pelanggaran bakal berbuntut panjang dengan sanksi pidana maupun sanksi kepegawaian.

"Sesuai aturan, selama PPDB dan PLS tidak boleh ada pungutan. Pengadaan seragam menjadi kewajiban orangtua dan bukan kewajiban pihak sekolah," jelas Kepala Disdikpora Kulonprogo, Sumarsana pada Tribunjogja.com, Jumat (13/7/2018).

Pihaknya dalam hal ini sudah mengundang semua kepala sekolah menengah pertama (SMP) se-Kulonprogo untuk sosialisasi tentang PLS pada Kamis (12/7/2018).

Dalam sosialisasi itu, disampaikan pula ketentuan tentang seragam sekolah tersebut.

Sosialisasi serupa juga dilaksanakan untuk jenjang sekolah dasar di masing-masing kecamatan.

Baca: Kepala SMPN 4 Ngaglik Sleman Berikan Klarifikasi Terkait Laporan Pungutan

Apabila pada pelaksanaannya ditemukan pelanggaran berupa pungutan biaya tertentu dari pihak sekolah, kepala sekolah bersangkutan bakal dikenai sanksi administrasi.

Minimal, teguran tertulis dan jadi bagian dari penilaian kinerja kepala sekolah tersebut.

"Namun sampai saat ini belum ada aduan masuk ke dinas terkait pungutan," jelas Sumarsana.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved