Verifikasi SKTM Berpotensi Kurangi Jumlah Siswa di Kulonprogo

TRIBUNJOGJA.COM - Rencana verifikasi data siswa baru pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 ditanggapi datar pihak sekolah.

Verifikasi dimungkinkan bakal mengurangi jumlah siswa apabila SKTM yang digunakan pendaftaran itu dibatalkan.

Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMKN 1 Pengasih, Farid Aminudin mengungkapkan kekhawatirannya bahwa verifikasi faktual itu justru bisa mengurangi jumlah peserta didik.

Apabila siswa dinyatakan dari golongan mampu, SKTM tentu akan dicabut dan besar kemungkinan penerimaan siswa tersebut di sekolah juga bakal dianulir.

Dengan demikian jumlah siswa bakal berkurang dan siswa yang dianulir itu bisa jadi tak mendapatkan sekolah.

Pihak sekolah juga tak mungkin menarik kembali siswa pendaftar yang telah tereliminasi dari sistem PPDB secara online.

"Kalau diverifikasi lalu ternyata gagal, lalu bagaimana? Kalau hanya hilang beberapa mungkin tidak masalah. Tapi kalau banyak, ya gimana dong. Kami per kelas kuotanya hanya 32 murid," jelas Farid pada Tribunjogja.com, Kamis (12/7/2018).

Disebutnya, penggunaan SKTM dalam PPDB selama masa pendaftaran kemarin terpusat di Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY di Kulonprogo.

Baik untuk rekomendasi, pencabutan, bahkan hingga verifikasinya.

Sekolah hanya terima beres saja ketika ada calon siswa yang mendaftar dengan SKTM juga tidak melakukan verifikasi faktual atas kebenaran stasus tidak mampu dari siswa tersebut.

Di sisi lain, pihak sekolah juga kesulitan untuk menentukan indikator dan parameter penentu kemiskinan tersebut.

Juga, tidak ada pentunjuk teknis yang secara jelas menyebut perlunya dilakukan verifikasi oleh sekolah.

Tak banyak yang bisa dilakukan sekalipun pihak sekolah mengetahui ada siswa yang tergolong mampu.

"Karena syaratnya sudah verifikasi dari sana (Balai Dikmen), ya kami terima beres saja. Awalnya memang hendak kami verifikasi namun kemudian ragu karena tidak ada instruksi," jelas Farid.

Pihaknya dalam hal ini akan menunggu instruksi lebih lanjut dari Balai Dikmen atas rencana verifikasi tersebut.