Sleman

Masih Banyak UMKM Belum Terjangkau KUR

Dari 61 juta UMKM Nasional, baru sekitar 17 juta yang bisa tercover. Sisanya 44 juta belum bisa tercover karena belum memenuhi syarat.

Masih Banyak UMKM Belum Terjangkau KUR
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawestri
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi DIY Gandeng Pemkab Sleman Kenalkan Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro 

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Siti Umaiyah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Masih banyaknya jumlah usaha mikro yang tidak terfasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), membuat Pemerintah di tahun 2017 meluncurkan skema baru yakni dengan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Skema ini menyediakan dana yang bersumber dari Pemerintah atau bersama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk memfasilitasi pembiayaan kepada usaha mikro.

Ludiro, selaku Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, mengungkapkan saat ini masih banyak usaha mikro yang tidak terjangkau (tercover) oleh program KUR.

Dari 61 juta UMKM Nasional, baru sekitar 17 juta yang bisa tercover. Sisanya 44 juta belum bisa tercover karena belum memenuhi syarat.

Baca: Sebanyak 72 Persen UMKM Belum Terfasilitasi KUR, Pemerintah Luncurkan Skema Baru Pembiayaan

"Hari ini kami dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Pemerintah Daerah Sleman mencoba untuk memperkenalkan dan melakukan pendalaman terhadap program pemberdayaan usaha ultra mikro, yakni usaha yang berada di bawah mikro. Kenapa program ini diluncurkan, karena program KUR belum bisa mengcover atau menjangkau usaha ultra mikro," ungkapnya, Kamis (12/7/2018).

Ludiro menerangkan, bagi masyarakat yang ingin mengakses UMi ini, bisa melalui lembaga penyalur, yakni Pengadaian, BAT, maupun Permodalan Nasional Madani dengan kredit sampai dengan 10 juta.

"Masyarakat cukup mudah mengakses. Untuk kelebihan dari program ini adalah lembaga penyalur melakukan pendampingan debiturnya. Sehingga dengan pendampingan itu bisa tetap menjalankan usahanya dengan bagus, serta mampu melakukan angsurannya tadi," katanya.

Mengenai persyaratan dari kredit ini pun cukup mudah, yakni tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain, Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta Surat Ijin Usaha yang bisa diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Penyalur.

"Cukup mudah, dan tidak memandang usahanya berapa lama. UMi bisa dijadikan skema pembiayaan ultra mikro, menggantikan peran rentenir, karena kebanyakan orang yang kredit di rentenir tidak berpikir bunga, tapi mudah tidak membayarnya, ini yang sedang dikembangkan," katanya.

Baca: Dirjen Perbendaharaan Propinsi DIY Gandeng Pemkab Sleman Kenalkan Program Pemberdayaan Usaha

Halaman
12
Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help