Gunungkidul

Implementasi Smartcard di Gunungkidul Masih Terkendala Perda

Belum jadinya peraturan daerah Gunungkidul jadi kendala dalam diberlakukannya smartcard sebagai pengganti buku uji kendaraan bermotor.

Implementasi Smartcard di Gunungkidul Masih Terkendala Perda
internet
Pemkab Gunungkidul

Laporan Calon Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Belum jadinya peraturan daerah Gunungkidul serta minimnya sarana penunjang seperti perangkat elektronik menjadi kendala dalam diberlakukannya smartcard sebagai pengganti buku uji kendaraan bermotor.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, Daru Sasongko.

Syarat pengajuan smartcard tercantum pada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang pedoman teknis bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Satu diantara syarat yang harus dipenuhi adalah adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur hal tersebut.

"Saat ini sedang dalam pengajuan ke Bagian hukum sekretariat, kami sedang menunggu tahapan pembahasan," tuturnya pada Tribunjogja.com, Kamis (12/7/2018).

Sedangkan dalam Perda kabupaten Gunungkidul no 10/2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor belum mencantumkan adanya peraturan mengenai smartcard.

Syarat lainnya adalah belum terpenuhi peralatan elektronik penunjang pembuatan smartcard, untuk itu pihaknya akan mengajukan pengadaan di anggaran perubahan 2018.

"Rata-rata hal seperti ini tidak hanya dialami oleh kabupaten Gunungkidul, semuanya dalam taraf persiapan," terangnya.

Ia mengatakan kementrian perhubungan ingin agar smartcard dapat terealisasi pada tahun 2019.

"Saat ini belum ada satupun UPT pengujian kendaraan bermotor di Indonesia sudah siap," tuturnya.

Sementara itu Kepala Dishub Gunungkidul, Syarief Armunanto mengatakan akan segera menerapkan smartcard di kabupaten Gunungkidul karena belum lama ini Dishub gunungkidul mendapatkan akreditasi B dari kementrian perhubungan.

"Kami akan meningkatkan pelayanan kami karena akreditasi ini berlaku hingga 2020," jelasnya.

Syarif mengatakan akan menargetkan smartcard dapat diimplementasikan dalam kurun waktu 2 tahun.

"Jika sudah dapat diberlakukan maka keekurangan bisa dilengkapi maka kualitas pengujian kendaraan bermotor di Dishub Gunungkidul bisa mendapat akreditasi A, saat ini sudah baik karena sudah diakreditasi B tetapi kami tetap harus lebih baik," terangnya.(*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help