Home »

Jawa

Pendidikan

Walikota Magelang : Tidak Ada Kebocoran SKTM di Kota Magelang

Pemkot Magelang memberikan instruksi kepada kelurahan dan kecamatan untuk memperketat penerbitan SKTM, termasuk untuk keperluan sekolah.

Walikota Magelang : Tidak Ada Kebocoran SKTM di Kota Magelang
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, memberikan keterangan kepada awak media terkait masalah SKTM di Kota Magelang, Rabu (11/7/2018). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, menyatakan tidak ada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) abal-abal di Kota Magelang.

Pihaknya telah memberikan instruksi kepada kelurahan dan kecamatan untuk memperketat penerbitan SKTM, termasuk untuk keperluan sekolah.

"Di Kota Magelang tidak ada kebocoran SKTM, atau SKTM abal-bal itu. Kami sudah menginstruksikan hal tersebut kepada Lurah dan Camat agar jangan sampai kecolongan. Jangan sampai orang mampu kok dikasih SKTM," kata Sigit pada Tribunjogja.com usai menghadiri HUT Bhayangkara ke-72 di Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Rabu (11/7/2018).

Baca: 305 Calon Siswa Pengguna SKTM di Kota Magelang Terverifikasi Valid

Lanjut Sigit, pihaknya tidak mentolerir adanya SKTM abal-abal dan akan memberikan sanksi bagi oknum pemerintahan yang berani mengeluarkan SKTM abal-abal, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

"Kami tegas, kalau ada kesalahan menerbitkan SKTM saya tidak mau mentolerirnya. SKTM itu benar-benar dikeluarkan kalau warga kita benar-benar tidak mampu," tutur Sigit.

Sebelum masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) pihaknya sudah memberikan arahan kepada kelurahan dan kecamatan lebih selektif mengeluarkan SKTM.

Baca: Sultan Minta Dinas Pendidikan Awasi Secara Ketat Jalur Pendaftaran Sekolah Melalui SKTM

"Jangan sampai SKTM dijadikan surat sakti oleh oknum yang ingin masuk ke sekolah favorit dengan mengatasnamakan warga miskin. Padahal, ia berasal dari keluarga yang sangat mampu," katanya.

Terkait evaluasi, Sigit menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berwenang untuk pengelolaan SMA/SMK di Jawa Tengah.

Namun dia berharap agar masalah SKTM ini tidak terjadi lagi pada PPDB tahun mendatang.

"Kami serahkan yang terbaik kepada provinsi, karena mereka yang memiliki kewenangan, nanti baiknya bagaimana agar tidak terjadi masalah lagi ke depan," katanya.(*)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help