Pendidikan

SMP Negeri di Kulonprogo Kekurangan 468 Siswa

Pelaksanaan masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kulonprogo menyisakan 468 kursi yang kosong tanpa siswa.

SMP Negeri di Kulonprogo Kekurangan 468 Siswa
internet
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Pelaksanaan masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kulonprogo menyisakan 468 kursi yang kosong tanpa siswa.

Hal ini dialami oleh 18 SMP Negeri, terutama yang berada di wilayah pinggiran.

Data dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, jumlah total kursi SMP Negeri yang tersedia ada 4.671 kursi namun hanya terisi 4.203 kursi.

Baca: Evaluasi PPDB Zonasi, Pemkot Yogya Wacanakan Tambah Rombel Tahun Depan

Beberapa sekolah tercatat mengalami kekurangan jumlah siswa jika mengacu pada kursi dan rombongan belajar (rombel) yang tersedia.

Antara lain SMP N 4 Pengasih kekurangan 43 siswa dari 64 kursi tersedia dan di Samigaluh hanya SMPN 1 saja yang terisi penuh dari empat sekolahan yang ada.

Beberapa sekolah di Girimulyo juga kekurangan jumlah siswa yakni SMPN 1 kurang 31 siswa, SMPN 2 kurang 14 siswa, SMPN 3 bahkan kekurangan 77 siswa, dan SMPN 4 kurang 33 siswa.

"Kebanyakan sekolah yang kekurangan jumlah siswa memang ada di wilayah pinggiran. Kemungkinan karena jumlah anak lulusan sekolah dasar di sana memang sedikit. Hanya wilayah padat penduduk saja yang sekolahnya penuh. Seperti di area selatan, khususnya perkotaan" kata Kepala Disdikpora Kulonprogo, Sumarsana pada Tribunjogja.com, Rabu (11/7/2018).

Adapun jumlah lulusan SD di Kulonprogo mencapai 5.883 siswa dengan jumlah kursi SMP/MTs Negeri yang tersedia sebanyak 7.456 kursi.

Baca: Masalah SKTM Abal-abal, Pengumuman PPDB di Kota dan Kabupaten Magelang Terhambat

Apabila diasumsikan bahwa seluruh lulusan SD itu bersekolah di Kulonprogo, kata Sumarsana, tetap ada sisa kuota sebanyak 1.573 kursi.

Selain karena jumlah lulusan SD yang terbilang lebih sedikit, tidak tercukupinya kuota peserta didik di beberapa sekolah itu juga dimungkinkan karena adanya sistem zonasi.

Sistem tersebut mendorong wali murid itu lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat domisilinya.

Hal ini menurut Sumarsana sesuai dengan tujuan utama dibuatnya sistem zonasi yakni memperkecil jarak tempuh siswa ke sekolah selain juga untu pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah dan menghilangkan stigma sekolah favorit. (*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help