Gunungkidul

Pengembangan Pariwisata, Desa Harus Punya Ketegasan Dalam Memilih Investor

Desa harus punya ketegasan dalam memilih investor yang ingin menginvestasikan asetnya untuk mengembangkan wisata desa.

Pengembangan Pariwisata, Desa Harus Punya Ketegasan Dalam Memilih Investor
Tribun Jogja
Gunungkidul 

Laporan Calon Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Desa harus punya ketegasan dalam memilih investor yang ingin menginvestasikan asetnya untuk mengambangkan wisata desa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mantan Menteri Pariwisata periode 2000-2004 I Gede Ardhika dalam acara sewindu desa wisata dan satu dasawarsa Bumdes Bleberan, di kantor kepala desa Bleberan, Senin (2/7/2018).

"Pengembangan wisata desa prinsip dasarnya kepemilikan tanah harus milik pemerintah desa. Jika kepemilikan dialihkan kepihak lain maka desa akan diatur oleh pihak lain tersebut," terangnya.

Baca: Seorang Wisatawan Asal Solo Meninggal Dunia saat Bermain Air di Pantai Drini Gunungkidul

Ia mengatakan selain itu perlu adanya peraturan tata ruang sehingga praktek privatisasi objek wisata oleh investor dapat dihindarkan.

"Sebagai contoh menurut aturannya pantai milik ruang publik tidak boleh diprivatisasi, juga perlu dilihat di sekitar pantai fungsinya untuk apa. Apakah pertanian atau wisata," tuturnya.

Ia menambahkan pengusaha tidak bisa sewenang-wenang jika peraturan terkait tata ruang sudah ada, pengusaha harus taat oleh Perda yang berlaku.

Baca: Ratu Hemas Ingin Pembagian Retribusi Pariwisata Lebih Banyak Diberikan untuk Desa

"Kita tidak anti pengusaha tinggal pengusaha yang dipilih adalah pengusaha yang berprinsip untuk memperoleh keuntungan bersama masyarakat desa," tambahnya.

Menurutnya aturan yang diberlakukan oleh pihak desa tidak akan berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Daerah.

"Semisal pemerintah daerah berkata buka seluas-luasnyanya lahan untuk investor desa harus mempunyai pendirian hanya sekian hektar atau meter saja untuk investor, pemerintah daerah harus hormati itu. Tidak boleh diintervensi, ketegasan dari desa sangat diperlukan," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved