Gunungkidul

KPU Gunungkidul Akan Lakukan Seleksi Administrasi ke Calon Anggota Legislatif

KPU Kabupaten Gunungkidul akan melakukan penelitian administrasi kepada calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik.

KPU Gunungkidul Akan Lakukan Seleksi Administrasi ke Calon Anggota Legislatif
internet
KPU

Laporan Calon Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM,GUNUNGKIDUL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul akan melakukan penelitian administrasi kepada calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik.

Hal itu dilakukan terkait peraturan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD yang berisi mengenai pelarangan eks koruptor berpartisipasi pada pemilu 2019 Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

"Kami akan melakukan penelitian secara administrasi berkas-berkas yang masuk dari calon anggota legislatif," terang Ketua KPU Gunungkidul Zaenuri Ikhsan, Senin (2/7/2018).

Baca: KPU Larang Mantan Koruptor Jadi Caleg, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

Pada PKPU tersebut pasal 7 ayat 1 huruf h berbunyi, bukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Zaenuri mengatakan KPU daerah akan mengikuti peraturan pusat yang sudah disahkan.

"Harapannya parpol dapat mematuhi peraturan yang ada, jika masih ada yang melanggar maka calon anggota legislatuf akan dicoret," tuturnya.

Ia mengatakan pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif akan dibuka pada tanggal 4 juli hingga 17 juli 2018.

Terkait tentang adanya aparatur sipil negara (ASN) yang akan ikut bersaing pada pemilu 2019 ia mengaku sudah ada beberapa ASN yang sudah berkonsultasi terkait persyaratannya.

Baca: Jika Pencalonannya Ditolak KPU, Mantan Napi Koruptor Bisa Gugat ke Bawaslu

"Untuk ASN harus ada surat pemberhentian, dan diserahkan satu hari sebelum daftar calon tetap (DCT) yang akan ditutup pada 20 september 2018," terangnya.

Sementara itu kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sigit Purwanto mengatakan jika ada ASN yang akan mencalonkan diri pada pilihan legislatif harus mengajukan pensiun dini.

"Masa bakti dibawah 20 tahun maka harus rela dicabut hak pensiunnya, jika ASN masa baktinya minimal 20 tahun akan tetap mendapat hak pensiun tetapi tidak akan mendapatkan hak kenaikan pangkat," jelasnya.

Agus mengatakan hal tersebut sudah tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

"ASN yang mengajukan pensiun dini pada golongan 4C harus berizin dari kepala Badan Kepegaiwan Negara (BKN) pusat, nantinya yang akan mengusulkan surat bupati terkait pengunduran diri," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help