Hukum

DAOP 6 Menangkan Gugatan Terkait Polemik Kepemilikan Aset PT KAI di Magelang

Terdakwa dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara karena terbukti bersalah menyewakan tanah milik PT KAI (Persero) tanpa seizin pemilik.

DAOP 6 Menangkan Gugatan Terkait Polemik Kepemilikan Aset PT KAI di Magelang
TRIBUNJOGJA.COM / Rizki Halim
DAOP 6 melakukan jumpa pers terkait pemilikan aset di magelang, jumat (29/6/2018) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Terkait permasalahan penyalahgunaan aset PT KAI (Persero), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Magelang sudah memutuskan terdakwa berinisial RMT dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara karena terbukti bersalah menyewakan tanah milik PT KAI (Persero) tanpa seizin pemilik dimana sudah ada Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Meskipun Penasehat Hukum terdakwa mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan tindakan melanggar hukum dan meminta majelis hukum untuk dapat membebaskan terdakwa dan memulihkan hak-haknya, namun Hakim tetap memutuskan Bahwa RMT terbukti bersalah.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut hukuman satu tahun enam bulan penjara serta membebankan biaya kepada pihak terdakwa.

JPU mendakwa RMT dengan Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berisi, barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu maka diancam hukuman penjara 4 tahun.

Selain itu JPU juga mendakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan karena menyewakan tanah di
Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang kepada orang bernama Sumadi dan Supeno,dengan
tanpa hak masing-masing seluas 30 meter persegi dan 40,5 meter persegi.

Tidak hanya Sumadi dan Supeno, terdakwa juga menyewakan satu bidang tanah lagi kepada Susanto di Desa Pucung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang seluas 587,25 meter persegi.

Atas perbuatan terdakwa, PT KAI (Persero) mengalami kerugian mencapai Rp 527 juta, selain itu karena tidak dapat menyewakan ketiga bidang tanah tersebut, PT KAI merugi hingga Rp 58 juta.

Kasus yang menimpa RMT ini merupakan satu di antara kasus penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh PT. KAI (Persero) melalui kuasa hukumnya dengan tuduhan menyewakan lahan tanpa hak.

Praktis putusan Hakim menjadi yuris prudensi bagi perkara lain menyangkut lahan PT KAI yang diserobot oleh beberapa oknum maupun masyarakat.

Sementara itu, Manajer Humas PT KAI (Persero) DAOP 6, Eko Budiyanto mengaku pihaknya memiliki kewajiban untuk selalu mengelola aset dengan benar.

"Kami secara rutin harus melaporkan tanah sekian ribu meter persegi di DAOP 6 ini untuk apa, dimanfaatkan untuk apa terus siapa yang nyewa, laporannya harus jelas," kata Eko Jumat (29/6/2018). (*)

Penulis: Rizki Halim
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved