Home »

Jawa

Jawa

Ratusan Perangkat Desa di Magelang Akan Beristighosah, Berdoa Agar Diangkat dan Disetarakan PNS

Sampai saat ini nasib perangkat desa masih kurang diperhatikan pemerintah. Status kepegawaian mereka masih tak jelas.

Ratusan Perangkat Desa di Magelang Akan Beristighosah, Berdoa Agar Diangkat dan Disetarakan PNS
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magelang, Sarjoko menunjukkan surat tuntutan perangkat desa kepada pemerintah agar dapat disetarakan menjadi ASN baik status maupun pendapatannya, di Balai Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jumat (8/6/2018). PPDI akan gelar istighosah bersama agar tuntutan mereka terkabul. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sebanyak 400 perangkat desa se-Kabupaten Magelang yang tergabung pada Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Magelang akan menggelar istighosah, Sabtu (9/6/2018) besok di Balai Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Mereka menggelar doa bersama agar apa yang mereka perjuangkan, baik dari status kepegawaian untuk dapat diangkat menjadi ASN, dan juga peningkatan pendapatan yang dapat disetarakan dengan ASN, dapat terwujud di kemudian hari.

Ketua PPDI Kabupaten Magelang, Sarjoko mengatakan, sampai saat ini nasib perangkat desa masih kurang diperhatikan pemerintah.

Status kepegawaian mereka masih tak jelas.

Perangkat desa adalah pegawai pemerintah tetapi tak diakui sebagai ASN.

"Status kami sebagai perangkat desa ini masih belum jelas. Kami bekerja untuk pemerintah, kami memakai seragam, melayani masyarakat, tetapi tak dianggap pegawai negara," tutur Sarjoko, Jumat (8/6/2018).

Tak hanya soal status kepegawaian, pendapatan dari perangkat desa ini juga dinilai masih minim.

Mereka bekerja layaknya pegawai pemerintah, melayani masyarakat, tetapi gaji yang mereka terima hanya sebesar UMK saja.

"Pendapatan kami juga tak sebanding, satu bulan itu hanya mendapatkan Rp 1,2 juta gaji, dan tunjangan Rp 487 ribu, hanya sebesar UMK lebih sedikit. Kami pegawai pemerintah tetapi upahnya kadang lebih rendah dari buruh," ujar Sarjoko.

Halaman
12
Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help