Kota Yogyakarta

Posko THR Kota Yogyakarta Catat 5 Aduan Pekerja

THR yang dibayarkan harus sesuai ketentuan, yaitu satu bulan upah apabila karyawan sudah bekerja selama satu tahun berturut-turut.

Posko THR Kota Yogyakarta Catat 5 Aduan Pekerja
KOMPAS.com
Ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Tercatat hingga H-7 Lebaran, terdapat lima aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) telah masuk ke Posko Aduan THR yang berada di Balaikota Yogyakarta.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto menjelaskan bahwa seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti.

"Semuanya sudah menandatangani surat perjanjian penundaan penerimaan THR. Mereka yang melakukan aduan ini berasal dari sektor perhotelan, restoran, dan toko," bebernya, Jumat (8/6/2018).

Tri Karyadi menjelaskan, penyelesaian tersebut diambil setelah pihaknya mengecek kondisi di lapangan.

Ia menemukan bahwa kondisi tempat kerja dari kelima orang tersebut tidak ramai pelanggan.

Hal tersebut yang menjadi dasar asumsi bahwa pemasukan perusahaan tidak besar sehingga perlu melakukan penataan keuangan untuk bisa membayarkan hak pegawai yakni THR.

"Bagaimanapun, THR harus dibayarkan. Itu kewajiban dan sudah ditegaskan dalam peraturan," bebernya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati menjelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2018, THR wajib dibayarkan maksimal H-7 Lebaran sehingga Pemerintah Kota kemudian berinisiatif untuk membuka posko tersebut di awal puasa.

"Pembukaan posko lebih awal ditujukan agar sosialisasi dan pemantauan pembayaran THR bisa lebih intensif karena THR tersebut memang menjadi kewajiban bagi penguasaha pada pekerjanya," ungkapnya, Kamis (31/5/2018).

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help