Kulonprogo

Kulonprogo Godok Peraturan Soal Pemakaman

Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan menarik banyak investor yang membangun perumahan-perumahan di Kulonprogo.

Kulonprogo Godok Peraturan Soal Pemakaman
TRIBUNJOGJA.COM | Hasan Sakri
Ilustrasi Pemakaman 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Kehadiran bandara internasional di Kulonprogo diyakini bakal membawa efek berupa tingginya angka pindah masuk penduduk ke wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mencoba mengantisipasi ledakan jumlah penduduk itu dengan menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) penyelenggaraan pemakaman.

Draft raperda tersebut telah diserahkan kepada DPRD setempat pada awal pekan ini dan akan dibahas sesuai tahapan sebelum disahkan.

Perancangan perda tersebut sebagai tindak lanjut atas Undang-undang tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan pemerintah (PP) nomor 9/1987 yang mengamanatkan agar diatur dalam Perda.

Baca: Netizen Geger Beredar Foto Jenazah Dibuang, Petugas Pemakaman Ungkap Apa yang Sebenarnya Terjadi

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo, Rabu (30/5/2018) mengatakan pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) akan menarik banyak investor yang membangun perumahan-perumahan di Kulonprogo.

Hal ini akan membawa konsekuensi pentingnya pengaturan pemakaman.

Apalagi, saat ini tak jarang juga sudah mulai muncul permasalahan ketika kompleks perumahan tidak menyediakan tempat pemakaman.

"Dari sini biasanya muncul perasaan tak enak ketika warga dari perumahan itu akan dimakamkan pada pemakaman yang dikelola desa atau masyarakat setempat.Akan lebih ideal kalau sebelum terjadi lebih banyak permasalahan segera dibuatkan regulasinya untuk menjaga ketertiban," kata Sutedjo.

Baca: Ada Pemakaman di Tengah Jalan Tol Batang Semarang Belum Dibongkar

Senada, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatalan perda penyelenggaraan pemakaman sudah sepatutnya segera disusun sebagai langkah antisipasi dinamika pembangunan di Kulonprogo yang tentunya bakal diiringi pertambahan penduduk.

Kebutuhan pemakaman disebutnya akan terus meningkat sementara keterbatasan lahan juga akan menjadi sumber permasalahan lain.

Bahkan, di wilayah Wates saja saat ini sudah hampir tidak ada lokasi lagi untuk areal pemakaman.

Di sisi lain, pemakaman di desa-desa saat ini statusnya juga belum jelas karena belum adanya pengaturan.

Adanya regulasi ini diharapkan bisa mengantisipasi munculnya crowded (permasalahan kepadatan) pemakaman sejak jauh hari.

“Perda nanti mengatur siapa pengelolanya berikut kewenangannya dan lain-lain. Kalau tidak ada aturan dari sekarang, nanti pasti bermasalah," kata Akhid.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help